Periode IV September Tahun 2014
- Kebijakan Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat Ditinjau Dari Konsep Negara Kesejahteraan. (Ummy Athiq, Abstrak)
- Pengabaian Hak-Hak Konstitusional Desa Terhadap Tanah Pecatu Dengan Terbitnya Hak Pakai Atas Nama Pemerintah (Studi Kasus Di Kabupaten Lombok Barat). (Edy Rahman, Abstrak)
- Peran Kepala Desa Sebagai Panitia Ajudikasi Dalam Pendaftaran Tanah Secara Sistematik Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran. (Hayyaalatain, Abstrak)
- Penerapan Prinsip Good Corporate Governanceoleh Pelaku Usaha Dalam Meningkatkan Persaingan Usaha Yang Sehat (Studi Di PT. Narmada Awet Muda). (Hairul Maksum, Abstrak)
- Kewenangan Dpr Dalam Melaksanakan Uji Kepatutan Dan Kelayakan Bagi Calon Pejabat Publik Dari Aspek Ketatanegaraan. (I Ketut Bayu Pawana, Abstrak)
- Penyelesaian Sengketa Perbankan Melalui Mediasi (Studi Perbandingan Melalui Lembaga Mediasi Pengadilan). (Amelia Kandisa, Abstrak)
- Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Putusan MA Nomor : 1025 K/PDT/2008). (Lalu Muhammad Faisal, Abstrak)
- Sistem Pendaftaran Tanah Untuk Menjamin Kepastian Hukum Hak Atas Tanah. (Edy Budaya Lutfi, Abstrak)
- Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Pemberian Kredit Mitra Wira Usaha (Studi Kasus PT. Bank NTB Cabang Praya). (Riny Sufraeni Hendarti, Abstrak)
- Kebijakan Regulasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi. (Lukmanul Hakim, Abstrak)
- Kajian Terhadap Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Tata Ruang Kota Mataram. (Arya Sosman, Abstrak)
- Tugas Dan Fungsi Kepala Lingkungan Sebagai Mitra Kerja Lurah Di Kota Mataram. (Cahya Samudra, Abstrak)
- Perbuatan Melawan Hukum Dalam Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah. (Taufik, Abstrak)
- Privatisasi Pengelolaan Sumber Daya Air Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air Perspektif UUD 1945. (Husnan Wadi, Abstrak)
- Tinjauan Mengenai Asuransi Syari’ah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia. (Moh. Rivai, Abstrak)
- Prinsip Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Tinjauan Yuridis Terhadap UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (Supardin Siddik, Abstrak)
- Perlindungan Hukum Bagi Investor Asing Dalam. (Idang Pariwisata Nurfaikah, Abstrak)
- Pelaksanaan Pidana Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi. (Suluh Utomo, Abstrak)
- Analisis Yuridis Corporate Social Responsibility (Csr) Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. (Junaidi, Abstrak)
2013/ 2014
Periode II Maret Tahun 2014
- Perlindungan Hukum Terhadap Pemanfaatan Perairan Pesisir Untuk Usaha Rumput Laut Di Kabupaten Lombok Timur. (Pahittiartik, Abstrak)
- Kebijakan Hukum Dalam Pemanfaatan Lahan Bagi Pengelolaan Pasar Tradisional Di Kota Mataram. (Mubarak Umar, Abstrak)
- Implikasi Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Tanah Kawasan Hutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Di Kabupaten Lombok Utara. (Mawardi, Abstrak)
- Model Pengaturan Transaksi Bisnis E-Commerce Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. (Hendra Adi Saputra, Abstrak)
- Pencegahan Dan Penangkalan Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Keimigrasian Analisis Hukum Berdasarkan Undang-undang no. 6 tahun 2011. (Muhamad Anwar Irham, Abstrak)
- Prinsip Mengakui Dan Menghormati Dalam Penguatan Hak Atas Tanah Masyarakat Desa Oleh Negara (Studi Kasus Di Kabupaten Lombok Barat). (Hamroni, Abstrak)
- Peninjauan Kembali (PK) Oleh Ahli Waris Dalam Tindak Pidana Korupsi. (Lafat Akbar, Abstrak)
- Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Terorisme. (Nurcholis, Abstrak)
- Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama. (Ahmad, Abstrak)
- Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota Polri Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Dalam Pelaksanaan Tugas. (Reza Ihyaul Itsnain, Abstrak)
- Implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. (Hera Alvina Satriawan, Abstrak)
- Kedudukan Hukum Anggota Kpud Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu. (Ahmad Darmawan, Abstrak)
- Penyalahgunaan Posisi Dominan Perspektif Undang – Undang Anti Monopoli Di Indonesia. (Syarifah Isna Mariva, Abstrak)
- Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Indikasi Kartel Kedelai Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat. (Parida Angriani, Abstrak)
- Analisa Hukum Terhadap Kontrak Jaringan Yang Didanai APBN dan APLN di PT PLN (Persero) Wilayah NTB. (Rohmi Jayatriani, Abstrak)
- Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis ”Syariah ”Perspektif Hukum Positif Indonesia. (M. Faisal, Abstrak)
- Sistem Pengelolaan BPIH Menurut Perspektif Hukum Positif Di Indonesia. (Burhanudin, Abstrak)
- Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia. (I Wayan Wardana, Abstrak)
- Peranan Hukum Dalam Mencegah Terjadinya Money Loundering Melalui Perjanjian Real Estate. (Ahmad Bukhari, Abstrak)
- Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepadacamat Dan Lurah Berdasarkan Peraturan Walikota Mataram Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Dan Lurah. (Baiq Baktiyanti, Abstrak)
- Kekuatan Eksekutorial Putusan Ptun Dan Implikasi Dalam Pelaksanaannya. (Firzhal Arzhi Jiwantara, Abstrak)
- Dasar Hukum Pemerintah Menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Dan Akibat Hukum Terhadap Pemerintah Yang Tidak Menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. (Dwi Andi Yulianto, Abstrak)
- Penyelesaian Perkara Kekerasan Kolektif Oleh Kepolisian. (M. Yusran, Abstrak)
- Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Jasa Raharja Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya Study Di Kota Mataram. (Fania Eka Yuli Lestari, Abstrak)
- Tindakan Khusus Sementara Affirmative Action Dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat. (Sunan Khairani, Abstrak)
- Pengalihan Status Tanah Druwe Desa Menjadi Tanah Aset Pemerintah Daerah Di Kintamani Bangli Bali. (I Nyoman Prabu Buana Rumiartha, Abstrak)
- Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Terhadap Izin Tinggal Orang Asing Di Indonesia (Studi Wilayah Kantor Imigrasi Mataram). (Arief Hazairin Satoto, Abstrak) 80
- Diskresi Kepolisian Dalam Mengatasi Tindakan Anarki Di Masyarakat. (Joko Rudiantoro, Abstrak)
- Alih Fungsi Lahan Perkebunan Menjadi Daerah Pariwisata Dalam Perspektif Tata Ruang (Studi Di Desa Malaka Kab. Lombok utara). (Zubaedi, Abstrak)
- Kebijakan Polisi Republik Indonesia (POLRI) Dalam Membentuk Aparat Kepolisian Yang Profesional. (Moch. Yunus Junaidi, Abstrak)
- Implementasi Undang-Undang Nomor 56 PRP Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Studi Di Kabupaten Lombok Barat). (Baiq Mahyuniati Fitria, Abstrak)
- Kejahatan Korporasi Dalam Kasus Luapan Lumpur Lapindo Brantas Inc. (I Made Danuardhana, Abstrak)
- Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Memeriksa Keuangan Negara Dan Aspek Hukum Hasil Pemeriksaannya. (Egang Febritama Irawan, Abstrak)
2013/ 2014
Periode I Desember Tahun 2013
- Perjanjian Kemitraan Antara Pemberi Waralaba Dengan Umkm Untuk Menghindari Praktik Monopoli. (Baiq Rara Charina Sizi, Abstrak)
- Perlindungan hukum terhadap pemegang izin pengusahaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. (Ramli Hidayat, Abstrak)
- Kajian Pengaturan Pengelolaan Tanah Aset Pemerintah Daerah Studi Di Kabupaten Lombok Barat. (Muhammad, Abstrak)
2012/ 2013
Periode IV September Tahun 2013
- Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pemanfaatan Tanah Untuk Kepentingan Bisnis Pariwisata Dintinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan. (I Ketut Purwata, Abstrak)
- Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Perspektif Hukum Tanah Berdasarkan Hukum Tanah Nasional (Studi Kasus Perkara Pidana No. 14/PID.B/2007/PN.MTR, TANGGAL 5 APRIL 2007). (Ida Made Santi Adnya, Abstrak)
- Fungsi Identifikasi Terhadap Korban Nyawa Manusia Dalam Pengungkapan Kasus Pidana. (Muhammad Zakir, Abstrak)
- Penghinaan Badan Hukum Privat (Korporasi) Menurut Pasal 311 Ayat (1) KUHP. (Dedi Irawan, Abstrak)
- Kewenangan Penyelesaian Sengketa Administrasi Dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. (Ilyas, Abstrak)
- Penyelesaian Sengketa Perjanjian Pro Forma Dalam Pembelian Property Oleh Warga Negara Asing. (Hijrat Priyatno, Abstrak)
- Diskresi Penyidik Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana. (I Made Baduarsa, Abstrak)
- Reformasi Birokrasi Polri Berdasarkan Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 Di Polda Nusa Tenggara Barat. (Ismudianto, Abstrak)
- Fungsionalisasi Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Illegal Logging. (Nyak Banta, Abstrak)
- Sinkronisasi Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informasi No.22/PER/M.KOMINFO/11/2011 Tentang Penyelenggaraan Televisi Digital Terhadap Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Supriadi, Abstrak)
- Analisis Hukum Asuransi Benda Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan. (Khairul Aswadi, Abstrak)
- Eksistensi PT. Daerah Maju Bersaing Menurut Perspektif Hukum Positif Indonesia. (Jahratunnisah, Abstrak)
- Prinsip Keterbukaan Informasi Publik Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana. (Syaifullah, Abstrak)
- Penerapan Tanggung Jawab Direksi Sebagai Akibat Pelanggaranfiduciary Duty Menurut UUPT No.40 Tahun 2007 (Studi Kasus Ruislag Antara PT. Varindo Lombok Inti Dengan Pemkab Lombok Barat). (Nyimas Reni Hastini, Abstrak)
- Fungsi Hukum Dalam Pemberdayaan Tanah Terlantar Menurut Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2010 Di Kabupaten Lombok Tengah. (Lalu Syaharuddin, Abstrak)
2012/ 2013
Periode Juni Tahun 2013
- Penerapan Prinsip Mudharabah Dalamperbankan Syariah. (Khudari Ibrahim, Abstrak)
- Kajian Yuridis Pengelolaan Eks Bandara Selaparang Oleh PT. Angkasa Pura I. (Fransiska Lidya Rusphitawati, Abstrak)
- Tanggung Jawab Komisaris Independen Dalam Menerapkan Good Corporate Governance Pada Bank Umum. (Tamrin, Abstrak)
- Monopoli Transportasi Haji Oleh Pemerintah. (Baiq Raehanun Ratnasari, Abstrak)
- Peranan Bank Garansi Dalam Kontrak Konstruksi Antara Pemerintah Dengan Kontraktor (Studi Di Kota Mataram). (Diman Ade Mulada, Abstrak)
- Kewenangan DPRD Dalam Melaksanakan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Bidang Pendidikan Menurut undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Studi Di Kota Mataram). (Aang Rizal Zamroni, Abstrak)
- Penerapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Sertifikasi Guru Di Kota Mataram. (Zohriah, Abstrak)
- Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Mediator Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselsihan Hubungan Industrial. (Irawan, Abstrak)
- Penyelesaian Sengketa Penetapan Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah (Kajian Terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum). (Hamdi, Abstrak)
- Hubungan Fungsional Badan Narkotika Nasional Dengan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penanganan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan. (Muhamad Amin Imran, Abstrak)
- Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Hacking. (Yuddin Chandra Nan Arif, Abstrak)
- Konseprestorative Justice Dalam Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (Dwi Ratna Kamala Sari Lukman, Abstrak)
- Eksistensi Organisasi Advokat Berdasarkan Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat. (Heri Ardiansyah, Abstrak)
- Aspek Hukum Penjualan Tanah Aset Daerah (Studi Terhadap Keputusan Dprd Kabupaten Lombok Barat Nomor 10/Kep/Dprd/2010, Tentang Persetujuan Penjualan Aset Kabupaten Lombok Barat Yang Bersertifikat Yang Ada Di Kota Mataram). (Irpan Suriadiata, Abstrak)
- Wewenang Gubernur Untuk Menerapkan Sanksi Kepada Bupati/Walikota Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011. (Yuni Hariadi, Abstrak)
- Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Penerbitan Izin Di Kabupaten Lombok Timur. (Lalu Dhedi Kusmana, Abstrak)
- Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Antara Pt.Wana Wisata Alam Hayati (PT.Wah ) Dengan Masyarakat Di Daerah Gili Trawangan Kabupaten Lombok Utara. (Ni Wayan Sri Diani, Abstrak)
- Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Konkuren Dalam Kepailitan (Studi Kasus Pailit Di PN Surabaya). (Khairus Febryan Fitrahady, Abstrak)
- Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Bagi Tersangka/Terdakwa Yang Tidak Mampu. (Baiq Ishariaty Wika Utary, Abstrak)
- Pembebasan Dari Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Perspektif Hukum Kepegawaian Di Kabupaten Lombok Timur. (Heri Dudiatmani, Abstrak)
- Kewenangan Dprd Dalam Proses Pemberhentian Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. (Arif Satriadin, Abstrak)
- Hafijatul Ulum Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Dalam Intensifikasi Pajak Daerah(Studi Komparatif Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur). (Hafijatul Ulum, Abstrak)
- Implementasi Distribusi Dan Penggunaan Dana Bantuan Pemerintah Daerah Terhadap Pemerintah Desa Di Kabupaten Dompu. (Ibrahim, Abstrak)
- Implementasi Perjajian Kerja Bersama Pada PT. NNT. (Aliatullah, Abstrak)
Periode Maret Tahun 2013
- Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Melalui Inisiatif DPRD Kota Mataram.(I Ketut Surya Bawana, Abstrak)
- Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Dalam Penyelesaian Pembelian 7% Saham PT. Newmont Nusa Tenggara. (Andy Hadianto, Abstrak)
- Tindak Pidana Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu DPR, DPD, DPRD Much. (Much. Ali Bachri, Abstrak)
- Perlindungan Hukum Bagi Anak Usia Sekolah Dalam Penuntasan Pendidikan Dasar 9 Tahun. (Indah Dwi Arianti, Abstrak)
Periode Desember Tahun 2012
- Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan PLTU Di Lombok Barat). (Hasan Basri, Abstrak)
- Pertanggungjawaban Anggota Dan Pimpinan Dprd Dalam Pengelolaan Anggaran (Studi Di DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat). (Habibul Umam Taqiuddin, Abstrak)
- Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Dalam Kaitannya Dengan Perkembangan Investasi Di Gili Trawangan (Di Tinjau Dari PP NO. 24 Tahun 1997). (Lutfah Rahayu, Abstrak)
- Analisis Hukum Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Menurut Hukum Perbankan Di Indonesia. (Dicky Aditya Herwindo, Abstrak)
- Perjanjian ‘Pinjam Nama’antara Warga Negara Indonesia (Wni) Dengan Warga Negara Asing (WNA) Dalam Pembelian Tanah Untuk Kepentingan Investasi. (Kurniadi, Abstrak)
- Perlindungan Hukum Tanah Pecatu Desa Setelah Perubahan Desa Menjadi Kelurahan (Ditinjau Dari Persepektif Mazhab Sejarah). (Efendi, Abstrak)
- Penerapan Hak Menguasai Negara Dalam Pembaharuan Agraria Di Indonesia. (Ridho Ardian Pratama, Abstrak)
Periode Mei Tahun 2012
- Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) INDUK Dalam Menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah Pada Abupaten Pemekaran (Studi Kasus Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010). (Juraidin, Abstrak)
- Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Sistim Izin Terpadu Di Kabupaten Lombok Tengah. (Agus Nugroho Rahardjo, Abstrak)
- Wewenang Dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Lombok Timur (Dari Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa) (Arfany Muammar Masany, Abstrak)
- Analisis Hukum Kontrak Kerjasama Pemda NTB Dengan Pihak Ketiga Dalam Pembelian Saham PT. Newmont Nusa Tenggara. (Edi Yanto, Abstrak)
- Peran Partai Politik Dalam Proses Rekruitmen Pemilihan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. (Firdaus Ryswari, Abstrak)
- Wewenang Uji Material Ketetapan MP Terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (Ismail Marzuki, Abstrak)
- Politik Hukum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. (Jamaluddin PB, Abstrak)
- Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas. (Luh Sasmita Dewi, Abstrak)
- Implikasi Yuridis Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Kabupaten Lombok Tengah. (Ary Wahyudi, Abstrak)
- Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Tanah Masyarakat Dalam Pertambangan Di Gunung Mareje Kabupaten Lombok Tengah. (Humam Balya, Abstrak)
- Penyelesaian Sengketa Wakaf (Studi Kasus Penyelesaian Sengketa Wakaf Di Pengadilan Agama). (Ahmad Mursid, Abstrak)
- Impeachment Presiden Dalam Perspektif Negara Hukum Demokratis. (Arya Wiguna, Abstrak)
- Pembagian Tugas Wewenang Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Dompu. (Furkan, Abstrak)
- Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Pada Hak Pengelolaan Suatu Studi Kasus Di Kabupaten Lombok Tengah. (I Gusti Gde Danendra, Abstrak)
- Tanggung Jawab Pengurus Terhadap Pengelolaan Koperasi (Studi Di Koperasi Listrik Pedesaan Sinar Rinjani Aikmel Lombok Timur). (Khalid Bisri, Abstrak)
- Pemekaran Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Studi Di Kabupaten Lombok Timur). (Masyhuri, Abstrak)
- Perlindungan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Ijin Belajar Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Di Universitas Mataram). (Rahdian Ihsan, Abstrak)
- Aspek Hukum Perjanjian Dengan Pola Bagi Hasil Antara Perusahaan Modal Ventura Dengan Perusahaan Pasangan Usaha (Studi PT. Sarana NTB Ventura). (Agus Dwi Hariyanto, Abstrak)
- Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan APBD Oleh Pemerintah Daerah Di Kabupaten Lombok Tengah. (M. Rustam Efendy, Abstrak)
- Kewenangan Presiden Dalam Pengangkatan Pejabat Negara Setingkat Menteri (Suatu Telaahan Sebelum Dan Sesudah Perubahan UUD 1945). (Wiredarme, Abstrak)
- Sistem Rekruitmen Calon Anggota Legislatif Oleh Partai Politik Dan Implikasinya Terhadap Kualitas DPRD Tahun 2009 Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. (Suhardi, Abstrak)
- Efektifitas Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Studi Di Kabupaten Lombok Tengah). (Suhardiman, Abstrak)
- Penyelesaian Kredit Macet Dengan Hak Tanggungan Pada PT. Bank Nusa Tenggara Barat (NTB). (Ruslan Haerani, Abstrak)
- Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Melalui Pengadilan. (Dewi Santini, Abstrak)
- Program Legislasi Daerah (Prolegda) Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Dan Pelaksanaannya Di Kabupaten Lombok Tengah. (Herman Edy, Abstrak)
- Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Pakai Suatu Studi Normatif Mengenai Pemberian Hak Bagi Orang Asing. (Supriadi, Abstrak)
- Implementasi Kewenangan Badan Kepegawaian Dan Pendidikan Pelatihan (BKD) Dalam Pemberian Izin Perkawinan Dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil (Studi Di Kabupaten Lombok Timur). (Muhammad Anwar Ikraman, Abstrak)
Periode Agustus Tahun 2012
- Wewenang Partai Politik Dalam Penerapan Recall Anggota DPRD Menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. (Abdul Tayib, Abstrak)
- Pelaksanaan Perlindungan Jamsostek Bagi Pekerja/Buruh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992. (Binahar Marpaung, Abstrak)
- Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Studi Di Kota Mataram). (Haerani, Abstrak)
- Kewenangan Dan Pertanggungjawaban Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (Gede Tusan Ardika, Abstrak)
- Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. (Herawati, Abstrak)
- Analisis Hukum Bisnis Reksadana Syariah Di Indonesia. (Baiq Nuraini Dwisuryaningsih, Abstrak)
- Kajian Yuridis Terhadap Pelaksanaan Sistem Pegadaian Syariah Di Kota Mataram. (Sahrul, Abstrak)
- Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Melalui Konsignasi Pada Wilayah Pengadilan Tinggi Mataram. (I Wayan Kota, Abstrak)
- Implementasi Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Perpustakaan (Suatu Studi Di Badan Perpustakaan Dan Arsip Provinsi Nusa Tenggara Barat). (I Komang Rupadha, Abstrak)
- Analisis Hukum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Dalam Melindungi Dana Nasabah Akibat Bank Gagal. (Aminullah, Abstrak)
- Perlindungan Konsumen Terhadap Penerapan Klausula Baku Dalam Perjanjian Pembiayaan Sepeda Motor Secara Kredit (Studi Pada PT. FIF Cabang Mataram). (Apriyanto Kurniawan, Abstrak)
- Perlindungan Hukum Tertanggung Dalam Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa Hermawati
Tindak Pengikatan Produk (Tying Arrangement) Dalam Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia. (M. Taufik Rachman, Abstrak) - Implementasi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Dalam Kaitanya Dengan Penataan Ruang Terbuka Hijau Studi Di Kota Mataram. (Sabarudin, Abstrak)
- Analisis Hukum Restrukturisasi Dan Privatisasi BUMN Menurut Di Indonesia. (Zulfarani Azizi, Abstrak)
- Perjanjian Kerjasama Antara Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja (Outsourcing) Dengan Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Dalam Penyediaan Tenaga Satpam (Studi Pada PT. Cakra Samawa Sakti 251). (Ni Luh Sri Sudewi, Abstrak)
- Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Pemilikan Hak Atas Tanah Di Kawasan Bisnis Pariwisata Di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Di Gili Trawangan Kab. Lombok Utara). (Ni Luh Ariningsih Sari, Abstrak)
- Eksistensi Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 (Suatu Telaahan Yuridis Implementatif Di Kabupaten Lombok Barat). (Jamaludin, Abstrak)
- Fungsi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMK) Sebagai Mitra Pemerintah Kelurahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Lombok Timur. (M. Tohri Habibi, Abstrak)
- Sistem Outsourcing Ditinjau Dari Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam UUD Negara RI Tahun 1945. (Ida Bagus Wiratama, Abstrak)
- Implementasi Prinsip Otonomi Daerah Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat Di Kabupaten Lombok Tengah. (Lalu Darmawan, Abstrak)
- Perlindungan Hukum Nasabah Shahibul Maal Dalam Perbankan Syariah. (Muammar Arafat, Abstrak)
- Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pdam Atas Penetapan Tarif Dalam Kontrak Baku (Studi Di Pdam Giri Menang Mataram). (Akim, Abstrak)
- Kewenangan Pengendalian Dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berdasarkan Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004 Dan Implementasinya Di Provinsi NTB. (Lalu Ismunandar Ekasaputra, Abstrak)
- Tinjauaan Yuridis Terhadap Perubahan Peruntukan Tanah Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Di Kabupaten Lombok Tengah). (Lalu Ibnu Khaldun, Abstrak)
- Kewenangan Pengelolaan Hutan Taman Wisata Alam Bangko-Bangko Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Study Di Kabupaten Lombok Barat) Sutiadi
Perlindungan Hukum Pekerja/Buruh Kontrak (Outsourcing) Yang Di PHK Menurut Hukum Dan Hak Asasi Manusia. (Ahmad Rifai, Abstrak) - Implikasi Yuridis Dan Sosiologis Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Di Kabupaten Lombok Barat. (Mahnam, Abstrak)
- Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah Di Kabupaten Lombok Barat. (Hairun Nisa, Abstrak)
- Perlindungan Hukum Terhadap Pemasaran Hasil Usaha Kecil Dan Menengah Di Kota Mataram. (Suparlan, Abstrak)
- Tinjauan Yuridis Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2010 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Polri (Study Di Polda NTB). (Karifuddin, Abstrak)
- Peran Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Di Provinsi Nusa Tenggara Barat). (Marwan, Abstrak)
- Penerapan Ketentuan Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Perusahaan Swasta Di Kabupaten Lombok Barat. (Lelisari, Abstrak)
- Kewenangan Polri Dalam Penelitian Laporan Tindak Pidana. (Putu Ardy Syswanto, Abstrak)
- Tinjauan Yuridis Pembentukan Desa Persiapan Dan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan (Studi Kasus Di Kabupaten Lombok Barat). (Rizky Bani Adam, Abstrak)
- Fungsi Hukum Dalam Kelembagaan Kepolisian Yang Profesional Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Ismail Bafadal, Abstrak)
- Tinjauan Yuridis Tentang Kebijakan Walikota Bima Dalam Penempatan Pejabat Eselon. (Muhammad Waru, Abstrak)
