Abstrak Tesis MIH

2012/ 2013
Periode September Tahun 2013

  1. Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pemanfaatan Tanah Untuk Kepentingan Bisnis Pariwisata Dintinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan. (I Ketut Purwata, Abstrak)
  2. Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Perspektif Hukum Tanah Berdasarkan Hukum Tanah Nasional (Studi Kasus Perkara Pidana No. 14/PID.B/2007/PN.MTR, TANGGAL 5 APRIL 2007). (Ida Made Santi Adnya, Abstrak)
  3. Fungsi Identifikasi Terhadap Korban Nyawa Manusia Dalam Pengungkapan Kasus Pidana. (Muhammad Zakir, Abstrak)
  4. Penghinaan Badan Hukum Privat (Korporasi) Menurut Pasal 311 Ayat (1) KUHP. (Dedi Irawan, Abstrak)
  5. Kewenangan Penyelesaian Sengketa Administrasi Dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah  Dan Wakil Kepala Daerah. (Ilyas, Abstrak)
  6. Penyelesaian Sengketa Perjanjian Pro Forma Dalam Pembelian Property Oleh Warga Negara Asing. (Hijrat Priyatno, Abstrak)
  7. Diskresi Penyidik Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana. (I Made Baduarsa, Abstrak)
  8. Reformasi Birokrasi Polri Berdasarkan Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 Di Polda Nusa Tenggara Barat. (Ismudianto, Abstrak)
  9. Fungsionalisasi Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Illegal Logging. (Nyak Banta, Abstrak)
  10. Sinkronisasi Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informasi No.22/PER/M.KOMINFO/11/2011 Tentang Penyelenggaraan Televisi Digital Terhadap Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Supriadi, Abstrak)
  11. Analisis Hukum Asuransi Benda Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan. (Khairul Aswadi, Abstrak)
  12. Eksistensi PT. Daerah Maju Bersaing Menurut Perspektif Hukum Positif Indonesia. (Jahratunnisah, Abstrak)
  13. Prinsip Keterbukaan Informasi Publik Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana. (Syaifullah, Abstrak)
  14. Penerapan Tanggung Jawab Direksi Sebagai Akibat Pelanggaranfiduciary Duty Menurut UUPT No.40 Tahun 2007 (Studi Kasus Ruislag Antara PT. Varindo Lombok Inti Dengan Pemkab Lombok Barat). (Nyimas Reni Hastini, Abstrak)
  15. Fungsi Hukum Dalam Pemberdayaan Tanah Terlantar Menurut Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2010 Di Kabupaten Lombok Tengah. (Lalu Syaharuddin, Abstrak)
2012/ 2013
Periode Juni Tahun 2013
  1. Penerapan Prinsip Mudharabah Dalamperbankan Syariah. (Khudari Ibrahim, Abstrak)
  2. Kajian Yuridis Pengelolaan Eks Bandara Selaparang Oleh PT. Angkasa Pura I. (Fransiska Lidya Rusphitawati, Abstrak)
  3. Tanggung Jawab Komisaris Independen Dalam Menerapkan Good Corporate Governance Pada Bank Umum. (Tamrin, Abstrak)
  4. Monopoli Transportasi Haji Oleh Pemerintah. (Baiq Raehanun Ratnasari, Abstrak)
  5. Peranan Bank Garansi Dalam Kontrak Konstruksi Antara Pemerintah Dengan Kontraktor (Studi Di Kota Mataram). (Diman Ade Mulada, Abstrak)
  6. Kewenangan DPRD Dalam Melaksanakan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Bidang Pendidikan Menurut undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Studi Di Kota Mataram). (Aang Rizal Zamroni, Abstrak)
  7. Penerapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Sertifikasi Guru Di Kota Mataram. (Zohriah, Abstrak)
  8. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Mediator Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselsihan Hubungan Industrial. (Irawan,  Abstrak)
  9. Penyelesaian Sengketa Penetapan Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah (Kajian Terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum). (Hamdi, Abstrak)
  10. Hubungan Fungsional Badan Narkotika Nasional Dengan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Penanganan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan. (Muhamad Amin Imran, Abstrak)
  11. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Hacking. (Yuddin Chandra Nan Arif,  Abstrak)
  12. Konseprestorative Justice Dalam Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (Dwi Ratna Kamala Sari Lukman, Abstrak)
  13. Eksistensi Organisasi Advokat Berdasarkan Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat. (Heri Ardiansyah, Abstrak)
  14. Aspek Hukum Penjualan Tanah Aset Daerah (Studi Terhadap Keputusan Dprd Kabupaten Lombok Barat Nomor 10/Kep/Dprd/2010, Tentang Persetujuan Penjualan Aset Kabupaten Lombok Barat Yang Bersertifikat Yang Ada Di Kota Mataram). (Irpan Suriadiata, Abstrak)
  15. Wewenang Gubernur Untuk Menerapkan Sanksi Kepada Bupati/Walikota Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011. (Yuni Hariadi, Abstrak)
  16. Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Penerbitan Izin Di Kabupaten Lombok Timur. (Lalu Dhedi Kusmana,  Abstrak)
  17. Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Antara Pt.Wana Wisata Alam Hayati (PT.Wah ) Dengan Masyarakat Di Daerah Gili Trawangan Kabupaten Lombok Utara. (Ni Wayan Sri Diani,  Abstrak)
  18. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Konkuren Dalam Kepailitan (Studi Kasus Pailit Di PN Surabaya). (Khairus Febryan Fitrahady,  Abstrak)
  19. Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Bagi Tersangka/Terdakwa Yang Tidak Mampu. (Baiq Ishariaty Wika Utary, Abstrak)
  20. Pembebasan Dari Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Perspektif Hukum Kepegawaian Di Kabupaten Lombok Timur. (Heri Dudiatmani, Abstrak)
  21. Kewenangan Dprd Dalam Proses Pemberhentian Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. (Arif Satriadin, Abstrak)
  22. Hafijatul Ulum Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Dalam Intensifikasi Pajak Daerah(Studi Komparatif Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur). (Hafijatul Ulum, Abstrak)
  23. Implementasi Distribusi Dan Penggunaan Dana Bantuan Pemerintah Daerah Terhadap Pemerintah Desa Di Kabupaten Dompu. (Ibrahim, Abstrak)
  24. Implementasi Perjajian Kerja Bersama Pada PT. NNT. (Aliatullah, Abstrak)
2012/ 2013
Periode Maret Tahun 2013
  1. Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Melalui Inisiatif DPRD Kota Mataram.(I Ketut Surya Bawana, Abstrak)
  2. Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Dalam Penyelesaian Pembelian 7% Saham  PT.  Newmont Nusa Tenggara. (Andy Hadianto, Abstrak)
  3. Tindak Pidana Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu DPR, DPD, DPRD Much. (Much. Ali Bachri, Abstrak)
  4. Perlindungan Hukum Bagi Anak Usia Sekolah Dalam Penuntasan Pendidikan Dasar 9 Tahun. (Indah Dwi Arianti, Abstrak)

Periode Desember Tahun 2012
  1. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan PLTU Di Lombok Barat). (Hasan Basri, Abstrak)
  2. Pertanggungjawaban Anggota Dan Pimpinan Dprd Dalam Pengelolaan Anggaran (Studi Di DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat). (Habibul Umam Taqiuddin, Abstrak)
  3. Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Dalam Kaitannya Dengan Perkembangan Investasi Di Gili Trawangan (Di Tinjau Dari PP NO. 24 Tahun 1997). (Lutfah Rahayu, Abstrak)
  4. Analisis Hukum Terhadap Pemberian Kredit Wirausaha Menurut Hukum Perbankan Di Indonesia. (Dicky Aditya Herwindo, Abstrak)
  5. Perjanjian ‘Pinjam Nama’antara Warga Negara Indonesia (Wni) Dengan Warga Negara Asing (WNA) Dalam Pembelian Tanah Untuk Kepentingan Investasi. (Kurniadi, Abstrak)
  6. Perlindungan Hukum Tanah Pecatu Desa Setelah Perubahan Desa Menjadi Kelurahan (Ditinjau Dari Persepektif Mazhab Sejarah). (Efendi, Abstrak)
  7. Penerapan Hak Menguasai Negara Dalam Pembaharuan Agraria Di Indonesia. (Ridho Ardian Pratama, Abstrak)
2011 / 2012
Periode Mei Tahun 2012
  1. Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) INDUK Dalam Menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah Pada Abupaten Pemekaran (Studi Kasus Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010). (Juraidin, Abstrak)
  2. Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Sistim Izin Terpadu Di Kabupaten Lombok Tengah. (Agus Nugroho Rahardjo, Abstrak)
  3. Wewenang Dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Lombok Timur (Dari Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa) (Arfany Muammar Masany, Abstrak)
  4. Analisis Hukum Kontrak Kerjasama Pemda NTB Dengan Pihak Ketiga Dalam Pembelian Saham PT. Newmont Nusa Tenggara. (Edi Yanto, Abstrak)
  5. Peran Partai Politik Dalam Proses Rekruitmen Pemilihan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. (Firdaus Ryswari, Abstrak)
  6. Wewenang Uji Material Ketetapan MP Terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. (Ismail Marzuki, Abstrak)
  7. Politik Hukum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. (Jamaluddin PB, Abstrak)
  8. Tanggung Jawab Direksi Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas. (Luh Sasmita Dewi, Abstrak)
  9. Implikasi Yuridis Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Kabupaten Lombok Tengah. (Ary Wahyudi, Abstrak)
  10. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Tanah Masyarakat Dalam Pertambangan Di Gunung Mareje Kabupaten Lombok Tengah. (Humam Balya, Abstrak)
  11. Penyelesaian Sengketa Wakaf (Studi Kasus Penyelesaian Sengketa Wakaf Di Pengadilan Agama). (Ahmad Mursid, Abstrak)
  12. Impeachment Presiden Dalam Perspektif Negara Hukum Demokratis. (Arya Wiguna, Abstrak)
  13. Pembagian Tugas Wewenang Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Dompu. (Furkan, Abstrak)
  14. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah  Pada Hak Pengelolaan Suatu Studi Kasus Di Kabupaten Lombok Tengah. (I Gusti Gde Danendra, Abstrak)
  15. Tanggung Jawab Pengurus Terhadap Pengelolaan Koperasi (Studi Di Koperasi Listrik Pedesaan Sinar Rinjani Aikmel Lombok Timur). (Khalid Bisri, Abstrak)
  16. Pemekaran Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Studi Di Kabupaten Lombok Timur). (Masyhuri, Abstrak)
  17. Perlindungan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Ijin Belajar Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Di Universitas Mataram). (Rahdian Ihsan, Abstrak)
  18. Aspek Hukum Perjanjian Dengan Pola Bagi Hasil Antara Perusahaan Modal Ventura Dengan  Perusahaan Pasangan Usaha (Studi PT. Sarana NTB Ventura). (Agus Dwi Hariyanto, Abstrak)
  19. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan APBD Oleh Pemerintah Daerah Di Kabupaten Lombok Tengah. (M. Rustam Efendy, Abstrak)
  20. Kewenangan Presiden Dalam Pengangkatan Pejabat Negara Setingkat Menteri (Suatu Telaahan Sebelum Dan Sesudah Perubahan UUD 1945). (Wiredarme, Abstrak)
  21. Sistem Rekruitmen Calon Anggota Legislatif Oleh Partai Politik Dan Implikasinya Terhadap Kualitas DPRD Tahun 2009 Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. (Suhardi, Abstrak)
  22. Efektifitas Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Studi Di Kabupaten Lombok Tengah). (Suhardiman, Abstrak)
  23. Penyelesaian Kredit Macet Dengan Hak Tanggungan Pada PT. Bank Nusa Tenggara Barat (NTB). (Ruslan Haerani, Abstrak)
  24. Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Melalui Pengadilan. (Dewi Santini, Abstrak)
  25. Program Legislasi Daerah (Prolegda) Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Dan Pelaksanaannya Di Kabupaten Lombok Tengah. (Herman Edy, Abstrak)
  26. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Pakai Suatu Studi Normatif Mengenai Pemberian Hak Bagi Orang Asing. (Supriadi, Abstrak)
  27. Implementasi Kewenangan Badan Kepegawaian Dan Pendidikan Pelatihan (BKD) Dalam Pemberian Izin Perkawinan Dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil (Studi Di Kabupaten Lombok Timur). (Muhammad Anwar Ikraman, Abstrak)

Periode Agustus Tahun 2012
  1. Wewenang Partai Politik Dalam Penerapan Recall Anggota DPRD Menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. (Abdul Tayib, Abstrak)
  2. Pelaksanaan Perlindungan Jamsostek Bagi Pekerja/Buruh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992. (Binahar Marpaung, Abstrak)
  3. Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Studi Di Kota Mataram). (Haerani, Abstrak)
  4. Kewenangan Dan Pertanggungjawaban Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (Gede Tusan Ardika, Abstrak)
  5. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat  Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. (Herawati, Abstrak)
  6. Analisis Hukum Bisnis Reksadana Syariah Di Indonesia. (Baiq Nuraini Dwisuryaningsih, Abstrak)
  7. Kajian Yuridis Terhadap Pelaksanaan Sistem Pegadaian Syariah Di Kota Mataram. (Sahrul, Abstrak)
  8. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Melalui Konsignasi Pada Wilayah Pengadilan Tinggi Mataram. (I Wayan Kota, Abstrak)
  9. Implementasi Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Perpustakaan (Suatu Studi Di Badan Perpustakaan Dan Arsip Provinsi Nusa Tenggara Barat). (I Komang Rupadha, Abstrak)
  10. Analisis Hukum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Dalam Melindungi Dana Nasabah Akibat Bank Gagal. (Aminullah, Abstrak)
  11. Perlindungan Konsumen Terhadap Penerapan Klausula Baku Dalam Perjanjian Pembiayaan Sepeda Motor Secara Kredit (Studi Pada PT. FIF Cabang Mataram). (Apriyanto Kurniawan, Abstrak)
  12. Perlindungan Hukum Tertanggung Dalam Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa Hermawati
    Tindak Pengikatan Produk (Tying Arrangement) Dalam Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia. (M. Taufik Rachman, Abstrak)
  13. Implementasi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Dalam Kaitanya Dengan Penataan Ruang Terbuka Hijau Studi Di Kota Mataram. (Sabarudin, Abstrak)
  14. Analisis Hukum Restrukturisasi Dan Privatisasi BUMN Menurut Di Indonesia. (Zulfarani Azizi, Abstrak)
  15. Perjanjian Kerjasama Antara Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja (Outsourcing) Dengan Perusahaan Pengguna Tenaga Kerja Dalam Penyediaan Tenaga Satpam (Studi Pada PT. Cakra Samawa Sakti 251). (Ni Luh Sri Sudewi, Abstrak)
  16. Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Pemilikan Hak Atas Tanah Di Kawasan Bisnis Pariwisata Di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Di Gili Trawangan Kab. Lombok Utara). (Ni Luh Ariningsih Sari, Abstrak)
  17. Eksistensi Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan   Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan  Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 (Suatu Telaahan Yuridis Implementatif Di Kabupaten Lombok Barat). (Jamaludin, Abstrak)
  18. Fungsi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan (LKMK) Sebagai Mitra Pemerintah Kelurahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Lombok Timur. (M. Tohri Habibi, Abstrak)
  19. Sistem Outsourcing Ditinjau Dari Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam UUD Negara RI Tahun 1945. (Ida Bagus Wiratama, Abstrak)
  20. Implementasi Prinsip Otonomi Daerah Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat Di Kabupaten Lombok Tengah. (Lalu Darmawan, Abstrak)
  21. Perlindungan Hukum Nasabah Shahibul Maal Dalam Perbankan Syariah. (Muammar Arafat, Abstrak)
  22. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pdam Atas Penetapan Tarif Dalam Kontrak Baku (Studi Di Pdam Giri Menang Mataram). (Akim, Abstrak)
  23. Kewenangan Pengendalian Dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berdasarkan Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004  Dan Implementasinya Di Provinsi NTB. (Lalu Ismunandar Ekasaputra, Abstrak)
  24. Tinjauaan Yuridis Terhadap Perubahan Peruntukan Tanah Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Di Kabupaten Lombok Tengah). (Lalu Ibnu Khaldun, Abstrak)
  25. Kewenangan Pengelolaan Hutan Taman Wisata Alam Bangko-Bangko Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Study Di Kabupaten Lombok Barat) Sutiadi
    Perlindungan Hukum Pekerja/Buruh Kontrak (Outsourcing) Yang Di PHK Menurut Hukum Dan Hak Asasi Manusia. (Ahmad Rifai, Abstrak)
  26. Implikasi Yuridis Dan Sosiologis Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Di Kabupaten Lombok Barat. (Mahnam, Abstrak)
  27. Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah Di Kabupaten Lombok Barat. (Hairun Nisa, Abstrak)
  28. Perlindungan Hukum Terhadap  Pemasaran Hasil Usaha Kecil Dan Menengah Di Kota Mataram. (Suparlan, Abstrak)
  29. Tinjauan Yuridis Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2010 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Polri (Study Di Polda NTB). (Karifuddin, Abstrak)
  30. Peran Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Di Provinsi Nusa Tenggara Barat). (Marwan, Abstrak)
  31. Penerapan Ketentuan Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Perusahaan Swasta Di Kabupaten Lombok Barat. (Lelisari, Abstrak)
  32. Kewenangan Polri Dalam Penelitian Laporan Tindak Pidana. (Putu Ardy Syswanto, Abstrak)
  33. Tinjauan Yuridis Pembentukan Desa Persiapan Dan Pelaksanaan Tugas Pemerintahan (Studi Kasus Di Kabupaten Lombok Barat). (Rizky Bani Adam, Abstrak)
  34. Fungsi Hukum Dalam Kelembagaan Kepolisian Yang Profesional Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Ismail Bafadal, Abstrak)
  35. Tinjauan Yuridis Tentang Kebijakan Walikota Bima Dalam Penempatan Pejabat Eselon. (Muhammad Waru, Abstrak)