Abstrak Tesis MIH_lawas

Abstrak tesis magister disajikan menurut tahun wisuda :

2011/2012

2010/2011

2009/2010

2008/2009

2007/2008

2006/2007

2005/2006

2011/2012
Periode Nopember 2011 

1. PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRASI DALAM PEMILUKADA DAN PENGARUHNYA TERHADAP HASIL PEMILIHAN (KAJIAN TENTANG POLITIK UANG DALAM PEMILUKADA KABUPATEN BIMA TAHUN 2010) (Sukirman, Abstrak)
2. KEWENANGAN PENUNTUTAN OLEH KEJAKSAAN DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL (Rahmad  Isnaini, Abstrak)
3. PERJANJIAN BAKU DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN BANK DAN NON BANK (STUDI PADA PT BANK BTN DAN PT FIF CABANG MATARAM) (Ahmad Bardi, Abstrak)
4. PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA BIMA (M. Syirajuddin, Abstrak)
5. WEWENANG POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN BIMA (H. Sumarsono, Abstrak)
6. EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI DI SEKRETARIAT PEMERINTAH DAERAH NUSA TENGGARA) (I Gusti Ayu Agung Andriani, Abstrak)
7. UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN DALAM PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (PKDRT) (STUDI DI WILAYAH KOTA BIMA) (Suaidin Naim, Abstrak)
8. PERAN DPRD DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI KOTA BIMA (Ahsanurrahman, Abstrak)
9. INDEPEDENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG DI KABUPATEN SUMBAWA (Muh. Akhyar, Abstrak)
10. IMPLEMENTASI PENERTIBAN TANAH TERLANTAR BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2010 (STUDI DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR) (Said Asa, Abstrak)
11. PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENINGKATAN KINERJA SATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI KOTA BIMA (Suhardi, Abstrak)
12. KEDUDUKAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN PADA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (M. Shaleh Basyarah, Abstrak)
13. PENYELENGGARAAN PARKIR DALAM MELINDUNGI PARA PIHAK BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2003 DI KOTA BIMA (Surip, Abstrak)
14. PELAKSANAAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN  NDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (Aman Ma’arij, Abstrak)
15. PELAKSANAAN TUGAS DAN KEWENANGAN PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH (PEMBANTU PPN) DALAM PELAKSANAAN PERNIKAHAN (STUDI DI KUA KECAMATAN NARMADA, LOMBOK BARAT) (Kusuma Satria Hidayat, Abstrak)
16. PELAKSANAAN AQAD DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG POLIS ASURANSI TAKAFUL PADA PT. TAKAFUL CABANG MATARAM (Syaifullah, Abstrak)
17. SISTEM PENGAWASAN BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG DI KOTA MATARAM (MENURUT PERATURAN WALIKOTA MATARAM NOMOR 26 TAHUN 2006 TENTANG ARAH PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA MATARAM) (Ilmiawan Hasan, Abstrak)
18. KEDUDUKAN DAN FUNGSI TANAH PECATU DESA DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH  PERSPEKTIF HUKUM PERTANAHAN NASIONAL (Masri Maulana, Abstrak)
19. PENERAPAN PRINSIP EFISIENSI DALAM PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2007 DI KABUPATEN BIMA (Munir, Abstrak)
20. TANGGUNGJAWAB HUKUM KPU KABUPATEN/KOTA TERHADAP DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PELAKSANAAN PEMILU (STUDI DI KABUPATEN BIMA) (Aidin, Abstrak)
21. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET (SUATU STUDI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2000 DI KABUPATEN BIMA) (M. Firdaus, Abstrak)
22. PENYELESAIAN KREDIT MACET MELALUI SARANA MEDIASI PERBANKAN (Jufrin, Abstrak)

Periode Pebruari 2012 

1. OTENTISITAS AKTA YANG DIBUAT OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) (Yudha Prawira Dilaga, Abstrak)
2. FUNGSI HUKUM POLISI REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI BAGIAN DARI CATUR PILAR PENEGAKAN HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 (Ida Bagus Dedy Januartha, Abstrak)
3. PENEGAKAN HUKUM PERDA NO. 14 TAHUN 2009 TENTANG RETREBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DI KABUPATEN LOMBOK BARAT (Dewa Kom Gara, Abstrak)
4. IMPLIKASI KONFIGURSI POLITIK DAERAH DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI KOTA MATARAM (Ida Wayan Putra Ekantara, Abstrak)
5. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG IZIN LOKASI (IZIN PERUNTUKAN TANAH) DITINJAU DARI PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH (STUDI DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH) (Zamroni Aziz, Abstrak)
6. PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT (Andi Laweng, Abstrak)
7. KEDUDUKAN KEJAKSAAN DAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM SYSTEM KETATANEGARAAN INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (Arjullah, Abstrak)
8. FUNGSI LURAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KOTA MATARAM (Komang Oka Tri Cahyadi Putra, Abstrak)
9. PENGARUH UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974  TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DAN KETENTUAN ADAT MERARI’ DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH (Aziz Muslim, Abstrak)
10. IMPLIKASI BERLAKUNYA PP NOMOR 11 TAHUN 2010 TERHADAP PERKEMBANGAN INVESTASI BIDANG PARIWISATA DI NUSA TENGGARA BARAT (Musleh, Abstrak) 

2010/2011
Periode Mei dan Agustus 2011 

1. PERAN SERTA MASYARAKAT DARI PERSPEKTIF YURIDIS DAN PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Ismail MZ, Abstrak)
2. PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH DENGAN SWASTA BERDASARKAN BUILD OPERATE AND TRANSFER (Vici Nirmana Bhiswaya, Abstrak)
3. MPLEMENTASI PEMBENTUKAN DESA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2005 TENTANG DESA DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR (Edy Ilham, Abstrak)
4. KEDUDUKAN KOMISI YUDISIAL DALAM SISTEM  KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA (Basri Mulyani, Abstrak)
5. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PEMBERLAKUAN KONTRAK BAKU DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN (I Putu Pasek Bagiartha W, Abstrak)
6. KEWENANGAN GUBERNUR DALAM PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PILIHAN (Darsiah, Abstrak)
7. HUBUNGAN FUNGSIONAL PRESIDEN DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG SETELAH PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (Murdani, Abstrak)
8. PENGANGKATAN PEGAWAI TIDAK TETAP BERDASARKAN KOMPETENSI DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR (M. Zaidar Rohman, Abstrak)
9. PERBANDINGAN PEMBERHENTIAN PRESIDEN RI MENURUT UUD NEGARA RI TAHUN 1945 DENGAN AMERIKA SERIKAT MENURUT KONTITUSI (Habibi, Abstrak)
10. PELAKSANAAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUSKAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DI KABUPATEN SUMBAWA (Suhaili, Abstrak)

Periode Nopember 2010

1. Analisa Hukum Terhadap Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Studi Kasus PAD KJKS Paleba Kabupaten Sumbawa Basart PSDU NTB (Nurdin, Abstrak)
2. Eksistensi Tanah Adat Druwe dan Perlindungannya dalam Pespektif Sistem Hukum Pertanahan Nasional (I Wayan Suwanda; Abstrak)
3. Hubungan Fungsional Antara Polisi Pamong Praja dan Polisi Republik Indonesia dalam Penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Sumbawa Barat (Zainul Arifin; Abstrak)
4. Implementasi Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan (Susanti, Abstrak)
5. Implikasi Pemekaran Wilayah Terhadap Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (I Gusti Bagus Krisnu Darma D., Abstrak)
6. Implikasi Penerapan Perda Nomor 3 tahun 2001 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor (Wirajaya Kusuma; Abstrak)
7. Implikasi Yuridis Restrukturisasi Organisasi Perangkat daerah Dalam Pemberian Pelayanan Perijinan (Muh. Sanusi, Abstrak)
8. Kabupaten Lombok Barat dalam Penertiban Penambangan Emas Tanpa Ijin dari Perspektif UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lalu Eka Arya Mardiwinata, Abstrak)
9. Kebijakan Ijin Investasi Pertambangan Perundang-undangan di Indonesia (Andi Ichsan Eka Priana Sukma; Abstrak)
10. Kedudukan DPD Sebagai Lembaga Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Berdasarkan UUD 1945 (Hendri Salahuddin; Abstrak)
11. Kewenangan Gubernur dalam Prinsip Dekonsentrasi dan Pengaturan Sanksi Terhadap Pemerintah Daerah dari Perspektif PP Nomor 19 tahun 2010 (I Gede Putu Aryadi; Abstrak)
12. Kewenangan Hakim dalam Memberikan Disenting Opinion pada Suatu Putusan Pengadilan (Eti Koerniati; Abstrak)
13. Kewenangan Kepala Daerah Membuat Peraturan Kepala Daerah dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah (Hasanuddin; Abstrak)
14. Kewenangan Kepolisian Dengan Pemerintah Daerah Dalam Kemitraan Penyelenggaraan Konflik Horizontal di Desa Ketara Kabupaten Loteng (Bambang Hariyadi; Abstrak)
15. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Mengelola Pertambangan Rakyat Menurut UU Nomo4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Minerba (Muhamad Sazdi Wahyudi; Abstrak)
16. Kewenangan Pengundangan dan Pembatalan Peraturan Desa (Edzoel Verdi; Abstrak)
17. Pelaksanaan Pengawasan Oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dalam Perlindungan hukum Terhadap Perkerja Anak di Kabupaten Lombok Timur (Salwah Sakinah; Abstrak)
18. Pelksanaan Perlindungan Hak-hak Anak pada Panti Asuhan dari Perspektif UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Leni Oktavia; Abstrak)
19. Penegakan Hukum Lingkungan Adminsitrasi Provinsi Jawa Tengah (Maria Anna Samiyati; Abstrak)
20. Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit pada PT Bank BRI Unit Keruak (L.L. Suhardi; Abstrak)
21. Penerapan Sanksi Kumulatif Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Melaksanakan Tindak Pidana Korupsi (Lewis Grindulu; Abstrak)
22. Pengaturan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah dari Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 (Studi di Provinsi NTB)(Maemunah; Abstrak)
23. Perijinan Bidang Pertambangan Di Kawasan Hutan Dilihat Dari UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lalu Syukur; Abstrak)
24. Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Perbankan (Aesthetica Fiorini Mantika; Abstrak)
25. Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi di Kabupaten Lombok Timur (Johan; Abstrak)
26. Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan Pelaksanaan Penempatan Perundangan TKI di Luar Negeri (Hamzah; Abstrak)
27. Tinjauan Yuridis Struktur Organisasi Inspektorat: Motivasi Dari Perspektif Perpu Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (M. Yusrin; Abstrak)
28. Tinjauan Yuridis Tentang Kebijakan Layanan Terpadu Satu Pintu Dalam Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Dwi Andang Mei Admojo; Abstrak)

Periode Pebruari 2011

2009/2010 :

1. Aspek hukum pembinaan wanita tuna susila (WTS): Suatu studi mengenai kebijakan pemerintah Kota Mataram dalam melindungi WTS di Kota Mataram (Nuraini Asmarawati; Abstrak)
2. Aspek hukum perjanjian kredit sindikasi dalam sistem perbankkan di Indonesia (I Gusti Ayu Aditi; Abstrak)
3. Dwangsom (Uang Paksa) Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (Ady Supryadi; Abstrak)
4. Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Sebagai Dasar Putusan Hakim Di Pengadilan Agama (Nurhamsi Kurniawan; Abstrak)
5. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pengawasan Anggaran Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Jiswati; Abstrak)
6. Fungsi Hukum Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Di Kota Mataram (Fitriani Amalia; Abstrak)
7. Fungsi Komisi DPRD Provinsi dalam pembentukan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat (M. Saleh Hambali; Abstrak)
8. Hubungan hukum para pihak dalam perjanjian Asuransi Takaful (Fadli; Abstrak)
9. Hubungan fungsional DPRD dengan Bupati menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 (Khairuddin K.; Abstrak)
10. Implementasi Calon Perseorangan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Lombok Barat (Lalu Ranggalawe; Abstrak)
11. Implementasi fungsi legislasi Badan Permusyawarahan Desa (BPD) dalam pembentukan peraturan desa: Studi di Kabupaten Lombok Barat (Lalu Suherman; Abstrak)
12. Implementasi peraturan daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 2 Tahun 2000 tentang retribusi izin mendirikan bangunan (Lalu Halikul Bahri; Abstrak)
13. Implementasi PERDA No. 3 Tahun 2007 tentang desa dalam pengelolaan administrasi pemerintahan desa di Kabupaten Lombok Timur (Purnama Hady; Abstrak)
14. Implikasi Yuridis Penunjukan Langsung Dalam Pengadaan Jasa Konstruksi Berdasarkan PP Nomor 29 Tahun 2000 Di Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Kusbandono; Abstrak)
15. Kajian Hukum Pemanfaatan Lahan Dalam Rangka Investasi Di Bidang Pariwisata (Studi Di Kabupaten Lombok Barat) (Gabriel Gahing Tokan; Abstrak)
16. Kajian yuridis terhadap pola pembinaan pengusaha kecil di Kota Mataram (T. Fank Sinantra; Abstrak)
17. Kedudukan, Fungsi Dan Tugas Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyeleggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Zulkarnain; Abstrak)
18. Kedudukan dan fungsi Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia (Anies Prima Dewi; Abstrak)
19. Kedudukan dan peran Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia (Sendawan; Abstrak)
20. Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pemanggilan Terhadap Aparatur Daerah (Sudirman; Abstrak)
21. Kewenangan Walikota Mataram dalam mengangkat pejabat struktural Eselon 2 di Kota Mataram (I Made Agus Dwipayana Jaya Wisnawa; Abstrak)
22. Kewenangan Mahkamah Agung dalam menguji peraturan daerah di Indonesia (Syahrul; Abstrak)
23. Kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Dompu dalam menangani kerusakan hutan (Selamat Riyadi; Abstrak)
24. Kewenangan Pengawasan Oleh Mahkamah Agung Dan Komisi Yudisial Terhadap Hakim (Tatang Ekatmoko; Abstrak)
25. Mekanisme pemilihan kepala desa secara langsung menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 (Lalu Wasil; Abstrak)
26. Model pengaturan pengelolaan dana asuransi syariah menurut hukum positif di Indonesia (Trisulo; Abstrak)
27. Partisipasi Masyarakat Berdasarkan Pp No. 8 Tahun 2008 Dalam Musrembang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Di Provinsi NTB (Saharudin; Abstrak)
28. Pelaksanaan Corporate Social Responsibility pada PT. TELKOMSEL GRAPARI Mataram (Eko Wahyudi; Abstrak)
29. Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat (A Salam; Abstrak)
30. Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD atas kebijakan pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat di bidang retribusi daerah (Roy Himawan Saputra; Abstrak)
31. Pelaksanaan kewenangan kepala daerah sebagai pembina kepegawaian di Lombok Tengah (Suhadi Kana; Abstrak)
32. Pelaksanaan perkawinan dalam Hukum Adat Bali tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perspektif pluralisme hukum di Kota Mataram (I Gede Sumarda Cakra; Abstrak)
33. Pelaksanaan tertib administrasi kependudukan menurut UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Aryzona Fahmi Sidik; Abstrak)
34. Pelaksanaan wewenang DPRD dalam pembentukan Peraturan Daerah (Studi di Provinsi NTB) (Desak Putu Yuliastini; Abstrak)
35. Penataan Kawasan Permukiman Berdasarkan Uu No.4 Tahun 1992 Tentang Perumahan Dan Permukiman (Studi Kasus Di Kota Mataram) (Rinda Philona; Abstrak)
36. Penataan kinerja organisasi perangkat daerah: Suatu studi implementasi Peraturan Pemerintah No 41 tahun 2007 di Kabupaten Sumbawa Barat (M. Hasby Am; Abstrak)
37. Penegakan hukum lingkungan terhadap kerusakan kawasan hutan TNGR Provinsi NTB (Irson Widiyantoro; Abstrak)
38. Penempatan dan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita yang bekerja ke Luar Negeri (Ahmad Yani; Abstrak)
39. Penerapan nilai-nilai lokal/hukum adat dalam peraturan daerah di bidang lingkungan hidup (Awaluddin; Abstrak)
40. Penerapan prinsip Qardhul Hasan dalam pembiayaan usaha pada Perbankan Syariah (Sugiyarno; Abstrak)
41. Penerapan prinsip syariah dalam pembiayaan murabahah di Perbankan Syariah (Abdullah; Abstrak)
42. Pengadilan Anak Ditinjau Dari Aspek Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) (Dwi Budi Setiari; Abstrak)
43. Pengadilan hubungan industrial dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2004 (Lalu Basirun; Abstrak)
44. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat (Siti Hadijah; Abstrak)
45. Pengaturan hukum pengelolaan badan usaha milik desa melalui peraturan daerah di Kabupaten Lombok Barat (Lalu Surapati; Abstrak)
46. Penjabaran Konsep Negara Hukum Dalam Hubungannya Dengan Kedaulatan Rakyat Menurut Undang-Undang Dasar 1945 (Suatu Telaah Setelah Perubahan Ke Empat) (Mukaram; Abstrak)
47. Penyelesaian ganti kerugian daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Sumbawa Barat (A. Azis; Abstrak)
48. Penyelesaian sengketa tanah pecatu: Studi di Kecamatan Jonggat (Lalu Wiraningsun; Abstrak)
49. Peran Polri sebagai lembaga pemerintah terhadap pengembangan Polmas dalam mengatasi tindak kriminal di Loteng (Ruslan; Abstrak)
50. Peranan bagian hukum dalam pelaksanaan program legislasi daerah di Kabupaten Lombok Timur (Supandi; Abtsrak)
51. Perlindungan hukum atas hak-hak anak berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Muhammad Wildan; Abstrak)
52. Polmas dalam perspektif UU Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 (Herry Sitompul; Abstrak)
53. Perbandingan prinsip-prinsip ham dalam piagam madinah dengan prinsip-prinsip ham dalam UUD 1945 (Ahmad Nur Alam; Abstrak)
54. Perwakafan tanah setelah berlakunya UU Nomor 41 Tahun 2004 di Kabupaten Sumbawa Barat (Amrullah Ali; Abstrak)
55. Tinjauan hukum akad pembiayaan mudharabah di Perbankkan Syariah: Studi Bank Muamalat Cabang Mataram (Usman Munir; Abstrak)
56. Wewenang wakil Bupati dalam melaksanakan fungsi pemerintahan daerah (Sunandar Ps; Abstrak)

ke atas

2008/2009 :

1. Dinamika sistem perwakilan di Indonesia setelah amandemen UUD 1945 (Abubakar, Abstrak).
2. Efektivitas pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang pegawai negeri sipil (Studi di Kabupaten Lombok Tengah)(Lalu Syamsul Hadi; Abstrak)
3. Fungsi hukum dalam pelayanan public (H. Sulaiman Hamid; Abstrak).
4. Good corporate governance dalam pencegahan penyalahgunaan kredit perbankan (Bastian Silalahi, Abstrak).
5. Hubungan Lembaga Negara pelaksana kekurangan hakim (Baiq Sri Hartati, Abstrak)
6. Implementasi UU No. 10 Tahun 2004 terhadap pembentukan daerah tentang pajak-pajak daerah (Mansur, Abstrak).
7. Implikasi penerapan PP No. 41 Tahun 2007 terhadap penataan organisasi perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Lalu Wijaman; Abstrak).
8. Keabsahan hukum transaksi elektronik berdasarkan hukum perjanjian Indonesia (Ni Luh Kadek Dwi Susanthi Dewi, Abstrak).
9. Kebebasan berkontrak dalam akad pembiayaan di perbankan Syari’ah (Nasri, Abstrak).
10. Kebijakan pemerintahan daerah dalam perlindungan hutan (Muhamad Haekal, Abstrak).
11. Kedudukan dan peran Badan Wakaf Indonesia menurut UU No. 41 tahun 2004 tentang pengembangan perwakafan di Lombok Timar (Subari, Abstrak).
12. Kedudukan dan fungsi kejaksaan dalam system ketatanegaraan (Maryadi Idaham Khalid; Abstrak).
13. Kewenangan jaksa pengacara negara dalam sengketa tata usa negara (Moch. Takdir Suhar, Abstrak).
14. Kewenangan Pemda dalam pengelolaan hutan (Putra Taufan, Abstrak).
15. Kewenangan perijinan penggunaan tenaga kerja ajing berdasarkan UU No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal (Abdul Hadi M., Abstrak).
16. Kewenangan pemerintah daerah otonom dalam bidang pendidikan berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 (Nuruddin; Abstrak).
17. Konflik kewenangan dalam penyidikan tindak pidana bidang kehutanan di Provinsi NTB (Arifin, Abstrak).
18. Mekanisme check and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca perubahan UUD 1945 (Zaini Bidaya, Abstrak).
19. Pelaksanaan fungsi pengawasan ketenagakerjaan terhadap tenaga kerja warga asing pendatang di Kabupaten Lombok Barat (Lalu Darma; Abstrak)
20. Pelaksanaan kerjasama antara pemerintahan Kota Mataram dengan PT Pasifik Cilinaya Fantacy dalam mengelola APHM Cilinaya (Mataram Mall)(Bq. Ratna Mulhimmah; Abstrak)
21. Pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum (Studi pada PLTU Kabupaten Lombok Barat)(Dedi Saputra; Abstrak).
22. Pelaksanaan perizinan kelautan dan perikanan di Kabupaten Lombok Barat (Abdul Wahab, Abstrak).
23. Pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan UU No. 10 Tahun 2004 (Studi di Kota Bima)(Bima Fahurrahman; Abstrak).
24. Penerapan pranata lokal dalam pemerintahan daerah (Syamsuddin Jamal, Abstrak).
25. Pengaruh pranata lokal dalam pembentukan peraturan desa di Kecamatan Bayan (Ahmad Taubi, Abstrak).
26. Perlindungan hukum nasabah dalam perjanjian kredit bank (Mintasrihardi; Abstrak).
27. Perlindungan hukum perusahaan pegadaian syariah di Indonesia (Dian Indah Lestari, Abstrak).
28. Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas perspektif UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (I Gede Sukarmo, Abstrak).
29. Perlindungan hukum terhadap penjaminan simpanan nasabah menurut sistem perbankan di Indonesia (Aries Dwi Ananto, Abstrak).
30. Pertanggungjawaban dokter akibat kelalaian (Novita Lintyaningrum, Abstrak).
31. Prinsip ganti rugi dalam UU No. 19 Tahun 2002 (Hadi Juliawan Hakim, Abstrak).
32. Regulasi tarif impor dalam perdagangan internacional dan implikasinya terhadap industri di NTB (Yulias Erwin, Abstrak).

ke atas

2007/2008 :

1. Analisis pengelolaan zakat menurut UU No. 38 Tahun 1999 (Studi di Kota Bima)(Gufran; Abstrak)
2. Bantuan keuangan bagian partai politik berdasarkan UU No. 31 Tahun 2002 (H.M. Bahrul Pahmi; Abstrak)
3. Fungsi lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan anak pidana menurut UU No. 12 Tahun 1995 (Kusnan; Abstrak)
4. Hubungan eksekutif dan legeslatif dari perspektif UU No. 32 Tahun 2004 dan implementasinya pada Pemda Provinsi NTB (Patompo; Abstrak)
5. Kewenangan Pemda dalam pengadaan PNS (ditinjau dari UU No. 32 Tahun 2004)(Nofita Amir Husin; Abstrak)
6. Pelaksanaan otonomi daerah ditinjau dari aspek pendapatan asli daerah (Ahmad; Abstrak)
7. Pelaksanaan UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan dalam kerangka pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika dan psikoterapi di Lapas Kelas II Mataram (Ketut Akbar Herry Achjar; Abstrak)
8. Penegakan hukum oleh KPPU terhadap pelaksanaan monopoli usaha dalam perspektif sistem hukum anti monopoli di Indonesia (Sutrisno; Abstrak)
9. Penerapan nilai-nilai dalam penerapan pemerintahan di Kabupaten Lombok Timur (Junahri; Abstrak)
10. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi ketenagakerjaan (Studi di NTB)(Rahmawati Kusuma; Abstrak)
11. Perlindungan hokum hak kekayaan intelektual (HaKI) bagi industri kcil di Pulau Lombok (I Wayan Puspa; Abstrak)
12. Tugas dan wewenang Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan-peraturan Daerah (Lalu Anjad; Abstrak)

ke atas

2006/2007 :

1. Alokasi dana desa menurut Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang desa dan aplikasinya di Kabupaten Bima (Kusnadi; Abstrak)
2. Doktrin piercing the corporate veil dalam praktek perseroan terbatas di Indonesia (Muhammad Zarman Hadi; Abstrak)
3. Fungsi dan kedudukan advokat dalam membela kepentingan klien di dalam membela kepentingan klien di dalam maupun di luar pengadilan setelah berlakunya Uuadvokat No. 18 Tahun (Maryati; Abstrak)
4. Fungsi dan tugas BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Senggigi Kecamatan Batulayar Lobar (Muhamad Amin; Abstrak)
5. Fungsi hukum dan peran pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kerja Indonesia menurut UU No. 39 Tahun 2004 (Era Ermasari; Abstrak)
6. Fungsi pemerintah sebagai regulator telekomunikasi Indonesia (Erna Widayati; Abstrak)
7. Implementasi ketentuan tarif menurut PP No. 31 Tahun 2004 dalam pemberian SIM, STNK, dan BPKB (I Made Suartha Yasa; Abstrak)
8. Implementasi Peraturan Daerah Kota Mataram No. 27 tahun 2001 tentang musyawarah pembangunan bermitra masyarakat (H. Mohan Roliskana; Abstrak)
9. Implikasi kebijakan perubahan desa menjadi kelurahan terhadap tanah pecatu desa di Kabupaten Lombok Tengah (Lalu Abd. Wahid; Abstrak)
10. Implikasi yuridis laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Gede Harimbawa; Abstrak)
11. Implimentasi ketentuan upaya pembatasan kasasi putusan pengadilan Tata Usaha Negara (I Dewa Gede Puja; Abstrak)
12. Kajian yuridis perbandingan proses penyelesaian sengketa melalui peradilan umum dengan Badan Nasional Indonesia (BANI)(Mas’ud; Abstrak)
13. Kajian yuridis tentang prinsip national treatment dalam penanaman modal asing di Indonesia (Dwi Martini; Abstrak)
14. Kepolisian berbasis masyarakat: Studi terhadap fungsi Polri dalam membangun masyarakat di Kabupaten Lombok Barat (Guruh Achmad Fadiyanto; Abstrak)
15. Kewenangan Bupati dalam menentukan pejabat struktural (Studi di Kabupaten Lotim)(Siti Saufyah; Abstrak)
16. Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mengawasi kinerja Bupati (Lalu Suardana; Abstrak)
17. Kewenangan kantor pelayanan terpadu (KPT) dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan di Kota Mataram (Baiq Padmi Irantania; Abstrak)
18. Kewenangan kejaksaan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia (Era Handayani; Abstrak)
19. Kewenangan pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur menurut Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005 (Mulyadin; Abstrak)
20. Kewenangan pemerintah daerah mengatur pemungutan, pengelolaan, dan pemanfaatan zakat ditinjau dari perspektif otonomi daerah (Yuanita Sri Sulartini; Abstrak)
21. Kewenangan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di bidang kesehatan (Rusmawardi; Abstrak)
22. Konflik kewarganegaraan dalam penyidikan tindak pidana korupsi (Dewa Putu Gede Artha; Abstrak)
23. Pelaksanaan fungsi DPRD: Studi kasus di Kabupaten Sumbawa (Nurdin R.; Abstrak)
24. Pelaksanaan UU No. 10 Tahun 2004 (Studi terhadap pembentukan perda di Kabupaten Bima)(Arief Rahman; Abstrak)
25. Penerapan UU No. 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah: Studi di Kabupaten Lombok Barat (Lalu Muhamad Zainudin; Abstrak)
26. Pengelolaan hutan oleh masyarakat hukum adat dalam prespektif hukum positif di Indonesia (M. Saleh; Abstrak)
27. Penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa berdasarkan Perda No. 9 Tahun 2006 di Kabupaten Loteng (AD Basniwati; Abstrak)
28. Peran dan fungsi rumah tahanan negara dalam pembinaan narapidana masa pidana pendek (Studi di Kabupaten Lombok Tengah NTB)(Pusniawal; Abstrak)
29. Perlindungan hak cipta dan implikasinya terhadap pertumbuhan industri kain tenun tradisional khas Lombok (I Gusti Agung Wisudawan; Abstrak)
30. Perlindungan hukum pihak ketiga dalam sengketa tata usaha negara (Asmuni; Abstrak)
31. Perlindungan hukum terhadap pengguna jasa parkir di Kota Mataram (Ahmad Syuyuthy; Abstrak)
32. Persertipikatan tanah bagi badan hukum (Ramli; Abstrak)
33. Pertanggungjawaban kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa setelah berlakunya UU No. 22 Tahun 2004 (Lalu Gazi Ardy; Abstrak)
34. Prinsip otonomi dalam penyelenggaraan pemerintah Provinsi NTB berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Kamaruddin; Abstrak)
35. Prospek merger perusahaan daerah bank perkreditan rakyat lumbung kredit pedesaan dan implikasinya terhadap kinerja perusahaan (Usman; Abstrak)
36. Sinkronisasi peraturan perundang-undangan di bidang apotik setelah berlakunya UU No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan dan implikasinya terhadap kebijakan pengawasan (Ni Gusti Ayu Nengah Suarningsih; Abstrak)
37. Tinjauan yuridis pemberian fasilitas dari perspektif peraturan perundang-undangan penanaman modal di Indonesia kepada penanaman modal asing (Hafid; Abstrak)
38. Tinjauan yuridis peraturan kebijaksanaan dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi NTB (Ida Ayu Ketut Supriatin; Abstrak)

ke atas

2005/2006 :

1. Aspek yuridis mengenai hubungan hukum antara BUMN dengan pengusaha kecil dalam program kemitraan dan bina lingkungan (Zohri Rahman; Abstrak)
2. Aspek yuridis penguasaan tanah oleh WNA (Studi atas penguasaan tanah oleh WNA di Kabupaten Lombok Barat)(L. Mandra Prawiranegara; Abstrak)
3. Efektivitas Keppres No. 14 Tahun 1993 tentang Taperum PNS di lingkunganSetda Provinsi NTB (Ika Fauzika Hamim; Abstrak)
4. Fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa setelah berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 (Muktamar Ibrahim; Abstrak)
5. Fungsi dan wewenang Presiden sebagai kepala pemerintahan RI menurut UUD 45 setelah dilakukan perubahan (Johannes Johny Koinja; Abstrak)
6. Fungsi hukum investasi dalam pemanfaatan lahan (Roy Alvin Amrullah; Abstrak)
7. Fungsi Jamsostek dalam mewujudkan ketenagaan kerja pada perusahaan bongkar muat di Pelabuhan Bima (Muhammad Yamin; Abstrak)
8. Fungsi legislasi DPRD dalam penyelenggaraan OTDA (Studi di Kabupaten Lombok Timur)(Eko Suranto; Abstrak)
9. Implementasi fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintah desa di Kabupaten Lombok Barat (Hamdani AR.; Abstrak)
10. Implikasi yuridis pasal 55 UU No. 23 Tahun 1992 terhadap pengenaan hukuman disiplin bagi tenaga kesehatan (H. Mukhtar Abidin; Abstrak)
11. Izin poligami berdasarkan PP No. 10 Tahun 1983 Jo PP No. 45 tahun 1990 bagi PNS (Studi kasus di Pengadilan Agama Mataram)(H. Sahpur; Abstrak)
12. Kajian yuridis putusan arbitrase (Studi pelaksanaan putusan arbitrase di BANI Jakarta)(I Made Sukadana; Abstrak)
13. Kebijakan pertanahan pada era OTDA setelah berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 tentang PEMDA (Slameto Dwi Martono; Abstrak)
14. Kedudukan pegawai perantara dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial (Muh Ali Ifpan; Abstrak)
15. Kekuasaan peradilan agama bidang fungsi pemerintahan dalam sistem peradilan di Indonesia (Suatu kajian mengenai aspek pengawasan segi hukum)(Sulaeman Abdullah; Abstrak)
16. Kewenangan Gubernur NTB membentuk perangkat daerah dalam rangka pelaksanaan OTDA (Ratningdiah; Abstrak)
17. Kewenangan pemberian izin penggunaan Naker Warga Asing Pendatang sebelum dan sesudah OTDAdi NTB (Lalu Jumaidi; Abstrak)
18. Kewenangan Pemprov dalam pengadaan PNS Daerah dan implementasinya (Studi di Provinsi NTB dalam pengadaan PNS Daerah di lingkungan RSU Mataram)(Suardi; Abstrak)
19. Pelaksanaan pengadaan tanah bagi kepentingan umum berdasarkan Keppres No. 55 tahun 1993 (Studi kasus pembangunan asrama haji Provinsi NTB di Kelurahan Karang Pule Ampenan)(Atin Meriati Isnaini; Abstrak)
20. Pelaksanaan PP No. 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom (Abdul Manan; Abstrak)
21. Pembagian wewenang dan hubungan antara provinsi dengan kabupaten dan kota salam penyelenggaraan OTDA (A. Haris Ridwan; Abstrak)
22. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat (Moh. Arsyad; Abstrak)
23. Penerapan azas-azas umum pemerintahan sebagai pedoman dalam penentuan kebijakan di Kabupaten Sumbawa (Ahmad Yamin; Abstrak)
24. Penerapan azas-azas umum pemerintahan yang baik dalam putusan hakim PTUN Mataram (Muhammad; Abstrak)
25. Penerapan hukum agraria terhadap penguasaan dan pemilikan yanah yang diterlantarkan di Kabupaten Lobar (Gusmin Tuarita; Abstrak)
26. Penjabaran konsep hubungan industrial Pancasila melalui pembuatan perjanjian kerja bersama (PKB) dalam rangka mencegah keresahan buruh/pekerja (Sirojul Munir; Abstrak)
27. Penyediaan dan pemberian atas tanah untuk keperluan pembangunan (Studi mengenai pengadaan tanah untuk perumahan karyawan Pemda di Desa Dasan Tapen Gerung Lombok Barat (Sri Susilowati; Abstrak)
28. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara arbitrase berdasarkan UU No. 22 Tahun 1957 di NTB (Muhammad Agus Patria; Abstrak)
29. Perizinan penanaman modal setelah berlakunya Otda di NTB (Suatu tinjauan yuridis normatif)(Syafruddin Aly; Abstrak)
30. Perlindungan hukum bagi rakyat atas tindak administrasi negara akibat konversi tanah pertanian menjadi non-pertanian di Kota Mataram (Abdullah H. Arsyad; Abstrak)
31. Perlindungan hukum bagi TKW (Studi mengenai pelaksanaan Perda No. 11 Tahun 2003 di Kabupaten Sumbawa)(Beauty Erowati; Abstrak)
32. Perlindungan hukum perempuan dalam perspektif HAM (Studi mengenai bentuk-bentuk tindakan kekerasan terhadap perempuan di Lombok Barat)(L. Parsin; Abstrak)
33. Pertanggungjawaban pengusaha dalam penanaman modal (Suatu studi mengenai penerapan prinsip pertanggungjawaban pengusaha dalam pengembangan penanaman modal usaha budidaya mutiara di Lobar)(Sri Suhari; Abstrak)
34. Pola kerjasama antara perusahaan Ventura dengan perusahaan kecil dalam pengembangan usaha (Hj. Rina Suwasti; Abstrak)
35. Studi tentang pelaksanaan OTDA di Kota Mataram (H. Muh. Ahmad A.; Abstrak)

< ke atas > < kembali >