Welcome

PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS MATARAM
Motto :
" kompetitif, adaptif, dan bermutu "

Sekretariat :
Jalan Pemuda 35 A, Mataram 83125
Nusa Tenggara Barat, INDONESIA
Phone: +62-370-6684316 dan 646919
Facimile : +62-370-646919
Email : pasca@unram.ac.id dan pps_unram@yahoo.com
Website : www.pascasarjana-unram.blogspot.com

Beasiswa

Beasiswa Pendidikan Pascasarjana (BPPS)

Sejak Tahun Anggaran 2009, Program Pascasarjana Universitas Mataram telah diberikan kepercayaan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi sebagai penyelenggara BPPS.

Sebagai informasi kepada calon penerima BPPS setiap tahunnya, berikut diberikan ringkasan Buku Pedoman Beasiswa Pendidikan Pascasarjana (BPPS) Tahun 2010 oleh Direktorat Ketenagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia.

A. PENDAHULUAN

Peningkatan mutu dosen melalui pendidikan Pascasarjana (Magister dan Doktor) merupakan salah satu program pembinaan dan pengembangan perguruan tinggi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti), untuk memenuhi persyaratan dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (pasal 46 ayat 2). Untuk itu, Ditjen Dikti setiap tahunnya mengalokasikan sebagian dana anggaran pendidikan tinggi melalui bantuan Beasiswa Pendidikan Pascasarjana (BPPS) bagi dosen perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS) yang mengikuti pendidikan pascasarjana pada Program Pascasarjana penyelenggara.

B. KETENTUAN UMUM

  1. BPPS Ditjen Dikti hanya diperuntukkan bagi dosen perguruan tinggi yang ada di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) dan – dalam jumlah terbatas - dosen perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Agama (UIN, IAIN, atau STAIN) yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).
  2. Dosen di lingkungan Kemdiknas adalah: (1). dosen tetap PNS pada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah, (2). dosen PNS yang dipekerjakan di perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat atau PTS (dosen DPK), (3). dosen tetap PNS dan dosen tetap dari perguruan tinggi negeri yang sudah berstatus kelembagaan Badan Hukum Milik Negara (BHMN), dan (4). dosen tetap PTS dengan ketentuan, yaitu: (a). dosen tetap yang diangkat oleh Ketua Yayasan atau PTS di lingkungan Kemdiknas, (b). yang sudah mempunyai Nomor Induk Kepegawaian (NIK) Yayasan, (c). tidak berstatus PNS, dan (d). telah memiliki Jabatan Akademik Dosen minimal Asisten Ahli yang dibuktikan dengan usulan dan persetujuan yang legal dari Pimpinan Perguruan Tinggi asal peserta dan Kopertis Wilayah dimana dosen yang bersangkutan berasal.
  3. BPPS Ditjen Dikti hanya dapat diberikan kepada dosen yang mengikuti pendidikan pascasarjana, baik magister (S2) maupun doktor (S3), pada program studi PPs penyelenggara BPPS, yang diselenggarakan secara reguler dan telah memperoleh akreditasi pada jalur akademik oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (BAN-PT).
  4. Alokasi BPPS Ditjen Dikti untuk dosen yang mengikuti program magister (S2) dan/atau doktor (S3) di Program Pascasarjana (PPs) yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi tempat yang bersangkutan bekerja hanya 30% dari jumlah total BPPS yang dialokasikan; sebanyak 70% dialokasikan untuk dosen yang berasal dari luar perguruan tinggi penyelenggara BPPS, baik PTN maupun PTS.

C. SYARAT DAN MEKANISME PENGAJUAN BPPS

  1. Permohonan untuk memperoleh BPPS Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi harus mendapat persetujuan dan diajukan oleh Rektor/Ketua Perguruan Tinggi asal calon penerima kepada Direktur Program Pascasarjana yang dituju (UNRAM). Untuk menghindari hal-hal yang tidak diharapkan serta dalam upaya pengembangan dan pembinaan perguruan tinggi swasta (PTS), bagi calon penerima BPPS dari PTS, persetujuan dan usulan calon penerima BPPS tersebut harus memperoleh rekomendasi dari pihak Kopertis Wilayah asal perguruan tinggi peserta (Formulir Permohonan BPPS dapat diunduh di sini: doc atau pdf).
  2. Usia maksimum yang diperbolehkan untuk menjadi calon penerima BPPS adalah 55 tahun pada bulan September tahun yang bersangkutan.
  3. Calon penerima BPPS hanya diperbolehkan mengajukan usulan kepada satu perguruan tinggi (PT) penyelenggara BPPS.
  4. Beasiswa tidak diberikan kepada calon penerima yang pernah menerima BPPS pada jenjang pendidikan pascasarjana yang sama.
  5. Beasiswa tidak diberikan kepada mereka yang sedang menerima beasiswa (yang meliputi: biaya hidup, biaya pembelian buku, biaya penelitian, dan biaya pendidikan) dari sumber dana Pemerintah Republik Indonesia.
  6. Beasiswa diberikan kepada calon penerima BPPS yang berstatus sebagai mahasiswa baru untuk jangka waktu 24 bulan untuk program magister (S2) dan 36 bulan untuk program doktor (S3).
  7. Penerima BPPS wajib menandatangani kontrak antara yang bersangkutan dengan Perguruan Tinggi Pengirim (Formulir disediakan di-upload menyusul).
  8. Setelah menyelesaikan studi, penerima BPPS diwajibkan untuk kembali mengabdi ke perguruan tinggi asal selama 2n+1 tahun (n adalah lama masa menerima BPPS dalam satuan tahun).
  9. Penerima BPPS diwajibkan untuk mengikuti seluruh ketentuan akademik perguruan tinggi penyelenggara BPPS (UNRAM).
  10. Penerima BPPS yang tidak memenuhi persyaratan tersebut di atas dikenakan sanksi, yaitu mengembalikan dana BPPS sebesar yang dikeluarkan oleh Pemerintah ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) melalui mekanisme pengembalian yang berlaku.

D. Komponen atau Biaya Satuan BPPS

Jenjang Pendidikan Magister (S2) , Total/bulan = Rp. 3.475.000,00:

  1. Tunjangan biaya hidup : Rp. 1.500.000,-
  2. Tunjangan penelitian : Rp. 425.000,-
  3. Biaya buku : Rp. 300.000,-
  4. Biaya penyelenggaraab pendidikan (at cost) : Rp. 1.250.000,-

Jenjang Pendidikan Doktor (S3), Total/bulan = Rp. 4.225.000,00 :

  1. Tunjangan biaya hidup : Rp. 1.500.000,-
  2. Tunjangan penelitian : Rp. 900.000,-
  3. Biaya buku : Rp. 325.000,-
  4. Biaya penyelenggaraab pendidikan (at cost) : Rp. 1.500.000,-

E. Jadwal Kegiatan

  1. Oktober - Desember : Pengalokasian (PPs/Dit. Ketenagaan)
  2. Januari : Mekanisme penganggaran ke PT (Dit. Ketenagaan)
  3. Februari – April : Seleksi/Tes Akademik (PPs Penyelenggara)
  4. Mei – Juni : Usulan ke Ditjen Dikti (PPs Penyelenggara)
  5. Juli – Agustus : Proses pengelolaan penetapan peserta (PPs/Dit Ketenagaan)
  6. Agustus : Penerbitan dan pengiriman SK (Dit. Ketenagaan)
  7. Agustus : Panggilan peserta (PPs Penyelenggara)
  8. September : Pelaksanaan pendidikan (PPs Penyelenggara)
  9. Oktober : Revisi peserta/bila ada (PPs/Dit. Ketenagaan)
  10. Desember : Penyusunan laporan (PPs/Dit Ketenagaan)

Formulir Permohonan BPPS: format Word (*.doc) atau format pdf

Informasi BPPS Direktorat Pendidikan Tinggi Tahun 2012 :

  1. Penyelenggaraan BPPS Tahun 2012
  2. Informasi BPPS PPs Unram 2012

beranda kembali

Abstrak Tesis MMSP


2011/20122010/20112009/20102008/20092007/20082006/2007

2012/2013
Periode September 2013
  1. Fektifitas Antioksidan Likopen Pada Buah Tomat (Lycopercisum Esculentum) Terhadap Kualitas Spermatozoa Sapi Bali Hasil Sexing Dengan Metode Swim Up. (Syuhriatin, Abstrak)
  2. Kloning Gen Penyandi Enzim Laktat Dehidrogenase (pLDH) Dari Genom Plasmodium Falciparum Strain Lokal Sebagai Model Produksi Enzim Rekombinan. (Alimuddin, Abstrak)
  3. Kecernaan Pakan, Dinamika Fermentasi Rumen, dan Fisiologi Sapi Bali Betina Dewasa. (Ni Nengah Bagiastrini, Abstrak)
  4. Pengaruh Kualitas Pakan Terhadap Pertumbuhan Dan Perkembangan Pre-Pubertal Sapi Bali Betina. (Fahrul Irawan, Abstrak)
  5. Peran Pola Manajemen Pemberdayaan Kelompok Tania lam Meningkatkan Pendapatan Petani Di Kabupaten Sumbawa. (Syahri, Abstrak)
  6. Analisis Pendapatan Nelayan Dan Saluran Pemasaran Ikan Mujair Danau Lebo Di Kabupaten Sumbawa Barat. (Arjuna, Abstrak)

2012/2013
Periode Juni 2013
  1. Pengembangan Model Penyidaan Pakan Ternak Ruminansia Di Lahan Kering Melalui Pola Integrasi Tanamian Pangan Dengan Legum Pohon Di Timor Leste Carlos Antunes. (Amaral, Abstrak)
  2. Efektivitas Metode Kolom Albumin Sebagai Medium Separasi Untuk Mengubah Rasio Alamiah Spermatozoa Sapi Bali pembawa Kromosom X dan Y pada Waktu Inkubasi Berbeda. (Burhan, Abstrak)
  3. Kaman Aspek Ekonomi Dan Dinamaika Kelompok Usaha Pembibitan Sapi Potong Di Kabupaten Lombik Barat. (Wiwik Suhartikningsih, Abstrak)
2012/2013
Periode Maret 2013
  1. Kajian Potensi Dan Strategi Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar Di Kabupaten Lombok Utara. (I Wayan Suartana, Abstrak)
  2. Strategi Pengembangan Ternak Sapi Di Kabupaten Lombok Utara Dalam Rangka Mendukung Program Bumi Sejuta Sapi (BSS). (Rusli Hamdi, Abstrak)
  3. Kajian Beberapa Aspek Kelayakan Usaha Pembesaran Ikan Bawal Bintang (Tranchinotus blochii) Pada Keramba Jaring Apung Di Balai Budidaya Laut Lombok. (Santika, Abstrak)

Periode Desember 2012
  1. Analisa Pendapatan Usaha Jasa Pemotongan Ayam Di Mataram. (Marianah, Abstrak)
  2. Analisis Usaha Penyamakan Kulit Dan Kerajinan Kulit Samak (Pakaian Kuda) Di Kabupaten Lombok Tengah. (Sri Mulfaini, Abstrak)
  3. Peran Program Sarjana Membangun Desa (Smd) Dalam Meningkatkan Produktivitas Ternak Dan Pendapatan Peternak Di Kabupaten Lombok Timur. (Juhur, Abstrak)
  4. Optimalisasi Usaha Tani Sistem Integrasi Tanaman Jagung Dan Ternak Sapi Di Desa Wanasaba Lauq Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur. (Moh.Suhairi, Abstrak)
  5. Keragaan Ekonomi Usaha Penggemukan Sapi Potong Berbasis Kelompok Di Kabupaten Lombok Barat. (Yuyun Umi Kalsum, Abstrak)
  6. Analisa Sistim Budidaya Dan Pemasaran Pada Usaha Budidaya Udang Vaname (Litopenaeus Vannamei) Di Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah. (Badarudin, Abstrak)

2011/2012
Periode Agustus 2012
  1. Pengembangan Agribisnis Perikanan Tangkap Di Kabupaten Sumbawa. (Farhan, Abstrak)
  2. Kelayakan Dan Strategi Pengembangan Usaha Budidaya Ikan Nila (Oreochromis Niloticus) Di Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat. (Sabara Putra, Abstrak)
  3. Studi Tentang Peranan Bantuan Sarana Penangkapan Ikan Program Pemerintah Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Nelayan Di Kabupaten Sumbawa Barat. (Slamet Riadi, Abstrak)
  4. Kontribusi Usaha Ternak Kambing Terhadap Pendapatan Rumah Tangga Peternak Kambing Di Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur. (Lalu Hasan Rahman, Abstrak)
  5. Karakteristik Dan Komposisi Kimia Keju Gouda Dengan Penambahan Laktobacillus Casei Sebagai Starter Probiotik Selama Pemeraman. (Firmansah, Abstrak)
  6. Strategi Pengembangan Agribisnis Iican Air Tawar Dikabupaten Sumbawa Barat. (Rinto Basuki, Abstrak)
Periode Mei 2012
  1. Analisis Risiko Finansial Agribisnis Ayam Broiler Pola Kemitraan Contract Farming Pada Peternak Plasma Di Kabupaten Lombok Timur (Muksin, Abstrak)
  2. Kajian Aspek Ekonomi Dan Strategi Pengembangan Usaha Budidaya Lobster ( Panulirus Longipes ) Sistem Kja Di Perairan Teluk Ekas Kabupaten Lombok Timur. (Qudratullah Fauzi, Abstrak)
  3. Analisis Ekonomi Budidaya Ikan Nila ( Oreochromis Niloticus ) Dalam Karamba Di Kota Mataram. (Lalu Alwan Basri, Abstrak)
Periode Pebruari 2012
  1. SISTEM PRODUKSI DAN PENDAPATAN PEMBUDIDAYA LEBAH MADU (A.CERANA) BERBASIS KELOMPOK DI KABUPATEN LOMBOK UTARA (Dian Octaviana Said, Abstrak)
  2. PROSPEKTUS PETERNAKAN SAPI HISSAR DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT (Iwan Irawan, Abstrak)

Periode Nopember 2011
  1. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERFORMANS USAHA PETERNAKAN AYAM PEDAGING POLA KEMITRAAN DAN MANDIRI DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (Suryatman Wahyudi, Abstrak)

2010/2011
Periode Pebruari 2011
  1. PENGARUH PEMANFAATAN DANA EKONOMI PRODUKTIF (DEP) DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR (PEMP) TERHADAP TINGKAT PENDAPATAN MASYARAKAT PESISIR DI KOTA MATARAM (Akmaldin, Abstrak)
Periode Nopember 2010
  1. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Rumah Tangga Nelayan Di Kecamatan Lembar (Lalu Hamdi; Abstrak)

2009/2010:
  1. Analisis aktivitas dan pendapatan pemburu madu di Kabupaten Sumbawa (Sudarli; Abstrak)
  2. Analisis pendapatan dan efisiensi usaha sapi penggemukan di Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat (Sudirman; Abstrak)
  3. Analisa pengelolaan usaha pengolahan telur asin di Kota Mataram (Iskandar Zulkarnain; Abstrak)
  4. Analisis tingkat pendapatan usaha penggemukan sapi potong program kreidit ketahanan pangan (KKP) di Kabupaten Lombok Tengah (Saprudin; Abstrak)
  5. Alokasi sumberdaya pertanian pada sistem usahatani integrasi tanaman ternak di Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa (I Made Yudayana; Abstrak)
  6. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program intensifikasi budidaya ikan di perairan Teluk Saleh Kabupaten Dompu (Saldin; Abstrak)
  7. Kandungan kolesterol dan iodium dalam telur Omega yang dihasilkan ayam Arab dengan penambahan rumput laut dan minyak ikan dalam pakan (Uswatun Hasanah; Abstrak)
  8. Manajemen agribisnis dan industri peternakan: Analisis sentra produksi dan pemasaran madu hutan (Asrul Hamdani; Abstrak)
  9. Pengaruh metode budidaya rumput laut terhadap produksi dan pendapatan pembudidayaan di Kabupaten Lombok Tengah (Suniri; Abstrak)
  10. Perbandingan pendapatan dan distribusi pendapatan petani di daerah hulu dan hilir daerah irigasi Mamak Kabupaten Sumbawa (Syahdi Mastar; Abstrak)
  11. Sistem produksi usaha ternak sapi Bali dan kontribusinya terhadap pendapatan keluarga petani di Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa (Sudirman; Abstrak)
  12. Studi pola hubungan nelayan dan juragan pada pemasaran udang hasil tangkapan di perairan Teluk Cempi Kecamatan Hu’u Kabupaten Dompu (Serim; Abstrak)
  13. Struktur dan kinerja pemasaran sapi potong Kabupaten Lombok Barat (I Made Ngurah Wirawan; Abstrak).
  14. Turi, gamal, lamtoro dan kelor dalam bentuk hay intisari (Syarifudin; Abstrak)
2008/2009 :
  1. Analisis pendapatan dan efisiensi usaha sapi penggemukan di Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat (Sudirman; Abstrak).
  2. Analisis tingkat pendapatan usaha penggemukan sapi potong kredit ketahanan pangan di Kabupaten Lombok Tengah (Saprudin, Abstrak).
  3. Manajemen agribisnis dan industri peternakan: Strategi pengembangan kelembagaan kelompok tani di Kawasan Agropolitan Alas Utan (Khairiman; Abstrak)
  4. Optimasi pemanfaatan lahan usaha dengan integrasi tanaman dan ternak sapi di Unit Pemukiman Transmigrasi Woko Kabupaten Dompu (Irfan; Abstrak)
  5. Pengaruh metode budidaya rumput laut terhadap produksi dan pendapatan pembudidayaan di Kabupaten Lombok Tengah (Suniri; Abstrak)
  6. Studi kelayakan investasi agribisnis ternak kambing peranakan Etawah di Kabupaten Lombok Barat (Nyoman Sembah; Abstrak)
  7. Studi kelayakan pengembangan usaha pengolahan kerupuk kulit di Kota Mataram (Nurtha Dharma Sucaka; Abstrak).
  8. Studi program bantuan pemerintah terhadap status pemilikan sapi Bali pada pemukiman transmigrasi di Kabupaten Berau (I Putu Setion, Abstrak). 
2007/2008 :
  1. Analisis pendapatan RT peserta program hutan kemasyarakatan (HKM) di Kabupaten Lombok Tengah (Lalu Azhar; Abstrak)
  2. Analisis potensi limbah tanaman pangan sebahgai sumber pakan ruminansia di Kabupaten Loteng (Hasanuddin; Abstrak)
  3. Dampak pemberdayaan perempuan dalam program pasticipatory integrated development in rainfed area (PIDRA) terhadap ketahanan pangan RT Petani lahan kering di Kabupaten Sumbawa (I Dewa Ayu Tri S.; Abstrak)
  4. Pendapatan usahatani pagi Gora sistem tanpa olah tanah (TOT) di Kabupaten Lombok Tengah (Masip; Abstrak)
  5. Pengembangan model penanggulangan kemiskinan di tingkat desa: Studi kasus analisis kemiskinan secara parsialpetif di tiga desa di Kabupaten Sumbawa (Ahmad Yani; Abstrak)
  6. Pertumbuhan peded dan sapi Bali yang diberikan pakan tunggal turi, gamal lamtoro dan kelor dalam bentuk Hay (Syarifudin; Abstrak)
  7. Struktur dan kinerja pemasaran sapi Bali di Kabupaten Lombok Barat (I Made Ngurah Wirawan; Abstrak)
  8. Studi sifat-sifat reproduksi sapi Bali hasil inseminasi buatan UBJ dan hasil kawin alam di Kabupaten Lombok Tengah (Jumahir; Abstrak)
2006/2007 :
  1. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program intensifikasi budidaya ikan di Perairan Teluk Saleh Kabupaten Dompu (Saldin; Abstrak)
  2. Kinerja penyuluh pertanian dan faktor-faktor yang mempengaruhinya (Abdullatif; Abstrak)
  3. Pengaruh formula pakan terhadap produksi ayam Arab dengan sistem pemeliharaan secara intensif (Muhammad Safii; Abstrak)
  4. Studi pola hubungan nelayan dan juragan pada pemasaran udang hasil tangkapan di Perairan Cempi Kecamatan Hu’u Kabupaten Dompu (Serim; Abstrak)
< ke atas > < kembali >

Abstrak Tesis MPSLK

Abstrak tesis magister disajikan menurut tahun wisuda :

2011/20122010/20112009/20102008/20092007/20082006/2007

2012/2013
Periode September 2013
  1. Estimasi Nilai Ekonomi Jasa Lingkungan Eksosistem Hutan Lindung Dasa Meninting Kabupaten Lombok Barat. (Syaifullah, Abstrak)
  2. Uji Apltkasi Formulas Bioaktivator Jamur Saprofit Dan Endofit Trichoderma Spp Terhadap Penyakit Layu Fusarium Pada Beberapa Varietas Tanaman Kedelai ( Glycine Max ( L ) Merr. ). (Sulistiawati Fauzi, Abstrak)
  3. Penerapan GMP ( Good Manufacturing Practices ) Dan SSOP ( Standard Stanitation Operasional Procedures ) Pada Agroindistri Emping Jagung (Studi Kasus : UD. SEMETON JARI). (Baiq Sri Wahyuningsih, Abstrak)
  4. Analisa Permintaan Jagung Sebagai Pakan Ternak Di Pulau Lombok. (Sari Novida, Abstrak)
  5. Analisa Efisiensi Penggunaan Faktor Produksi Pada Usaha Tani Jagung Di Kabupaten Lombok Barat. (Hernawati, Abstrak)
  6. Uji Cara Aplikasi Biokompos Pada Beberapa Varietas Kedelai Di Lahan Kering. (Mas’ad, Abstrak)
  7. Pertumbuhan Serapan Nitrogen Dan Hasil Pada Gogo Beras Merah (Oryza sativa L.) Pada Tumpangsari Dengan Kacang Tanah (Arachis Hypogaea L.)Dan Kacang Hijau (Vigna Radiata (L) Wilczek). (Narita Amni Rosadi, Abstrak)
  8. Rancang Bangun Alat Penyirama Tanaman Otomatis Dengan Sistem Irigasi Tetes Berbasis Pompa Energi Surya Dari Sumber Air Sumur Tanah Dalam Pada Lahan Kering Di Pringgabaya Lombok Timur. (Amuddin, Abstrak)
  9. Analisis Titik Impas Untuk Menciptakan Efisiensi Produksi Usaha Tani Melon Di Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah. (Karjono, Abstrak)
  10. Evaluasi Pelaksanaan Agribisnis Tanaman Pangan Oleh LM3 Di Kabupaten Lombok Timur. (Sarmidi Mansur, Abstrak)
2012/2013
Periode Juni 2013
  1. Analisa Susut Hasil Padi Pada Lahan Sawah Tadah Hujan Dan Implikasinya terhadap perekonomian Di Kabupaten Lombok Tengah. (Lalu Mahyudin, Abstrak)
2012/2013
Periode Maret 2013
  1. Analisis Penawaran Jagung Di Provinsi NTB. (Arie Lestari, Abstrak)
  2. Efektivitas Program Simantri (Sistem Pertanian Terintegrasi) Dalam Menciptakan Kesempatan Kerja Dan Pendapatan Petani Di Kabupaten Buleleng, Bali. (I Gusti Ngurah Aryawan  Asasandi, Abstrak)
  3. Prospek Pengembangan Agrosylvopasture Sebagai Model Pembangunan Hutan Berkelanjutan Di Pulau Lombok. (Oman Somantri, Abstrak)
  4. Strategi Pemasaran Jagung Untuk Kebutuhan Industri Pakan Ternak:Studi Kasus Di  Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur. (Muhammad Ridha Makruf, Abstrak)
  5. Spesialisasi Spasial Pertanian Dan Non Pertanian Tingkat Kecamatan Di Pulau Lombok. (Yudi Hermawan, Abstrak)

2012/2013
Periode Desember 2012
  1. Determinasi Kemiskinan Dan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Petani Di Kabupaten Lombok Barat. (Alia Wartiningsih, Abstrak)
  2. Analisis Keseimbangan Ekonomi Rumahtangga Petani Di Kabupaten Lombok Tengah. (Ari Listya Novitasari, Abstrak)
  3. Analisis Pemasaran Gaharu Di Pulau Lombok. (Eka Nurminda Dewi Mandalika, Abstrak)
  4. Pengaruh Karakteristik Sosial Ekonomi Petani Terhadap Tingkat Penerapan Pengelolaan  Tanaman Terpadu Jagung Lahan Kering Di Kabupaten Lombok Barat. (Erna Fahriyani, Abstrak)
  5. Strategi Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu Unggulan Di Wilayah Kesatuan Pengelolan Hutan Lindung (KPHL) Rinjani Barat. (Firmansyah, Abstrak)
  6. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Adopsi Inovasi Petani Pada Program  Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) Padi Lahan Kering Di Kabupaten Lombok Timur. (H. Ruslan, Abstrak)
  7. Efektivitas Pelaksanaan Program Kebun Bibit Rakyat Di Sekitar Kawasan Hutan Di Kabupaten Lombok Barat Beserta Manfaatnya. (Hermiati, Abstrak)
  8. Ketahanan Morfologi Beberapa Varietas Unggul Kedelai Terhadap Hama Penghisap Polong (Riptortus Linearis) Pada Kondisi Cekaman Kekeringan. (Isman Sab’i, Abstrak)
  9. Uji Apikasi Jamur Trichoderms.Spp Dan Kompos Sebagai Agen Pengendali Hayati Penyakit Layu Fusarium Dan Pemacu Pertumbuhan  Beberapa Varietas Tembakau Virginia Di Lahan Kering. (Lalu Haryadi, Abstrak)
  10. Kajian Adaptasi Morfologi Dan Fisiologi Beberapa Galur Kedelai Hitam Terhadap Cekaman Kekeringan. (Lalu Halillirahman, Abstrak)
  11. Analisis Penentuan Model Pemberdayaan Kelompok Tani Kakao Di Kabupaten  Lombok  Utara. (Marzuki, Abstrak)
  12. Kajian Penyempurnaan Standarisasi Mutu Gaharu Nusa Tenggara Barat Jenis Gyrinops  Verstegii Dalam Perdagangan. (Sentot Adi Sasmuko, Abstrak)
  13. Dampak Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu Terhadap Perubahan Perilaku Petani Dan Produktivitas Usahatani Jagung Di Kabupaten Lombok Barat. (Siti Aminah, Abstrak)
  14. Kondisi Kelembagaan Kelompok Penerima Dana Jasa Lingkungan Di Wilayah Das Jangkok Dan Upaya Perbaikannya (Studi Kasus Program Pengembangan Jasa Lingkungan Institusi Multi Pihak). (Syahbudin, Abstrak)
  15. Kajian Karakteristik Internal Dan Eksternal Sebagai Pembentuk Motivasi Kerja Petani Dalam Usahatani Tembakau Virginia Pada Lahan Kering Di Pulau Lombok (Studi Komparatif Antara  Petani Mitra Dan Petani Swadaya). (Yahya Reza Adi, Abstrak)
2011/2012 
Periode Agustus 2012
  1. Analisis Akses Pangan Rumah Tangga Petani Lahan Kering Di Kabupaten Lombok Tengah. (Rinta Anggraini, Abstrak)
  2. Pemanfaatan Biochar Dan Kompos Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Dan Hasil Tanaman Jagung (Zea Mays L.) Dan Perubahan Sifat Kimia Tanah Inceptisol Kabupaten Lombok Timur. (Budy Wiryono, Abstrak)
  3. I Wayan Sweca Yasa Pengaruh Umur Panen Dan Posisi Tandan Terhadap Kualitas Biji Jarak Kepyar (Ricinus Communis L, Abstrak)
  4. Strategi Pengembangan Kerajinan Anyaman Bambu Di Pulau Lombok. (Nani Junaeni, Abstrak)
  5. analisis penggunaan berbagai bahan bakar dalam pengomprongan tembakau virginia di pulau lombok (kasus petani binaan PT. Export leaf indonsia) (Dedy Supriadi, Abstrak)
  6. Uji Aplikasi Bioaktivator Terhadap Pertumbuhan Dan  Hasil Beberapa Varietas Jagung (Zea Mays) Di Lahan Kering Kabupaten Lombok Utara. (Evi Winarni, Abstrak)
  7. Uji Aplikasi Kompos Hasil Fermentasi Jamur Endofit Dan Saprofit Trichoderma SPP. Untuk Meningkatkan Ketahanan Terinduksi Beberapa Varietas Pisang Terhadap Penyakit Layu Fusarium Di Lahan Kering. (Irfan Jayadi, Abstrak)
  8. Analisis Motivasi Petani Dalam Berusahatani Jarak Kepyar (Ricinus Communis. L) Di Kabupaten Lombok Timur. (I Made Anggayuda Pramadya, Abstrak)
  9. Evaluasi Galur Kacang Tanah Hasil Iradiasi Sinar Gamma Terhadap Cekaman Kekeringan. (Syarifinnur, Abstrak)
  10. Analisis Sosial Ekonomi Usahatani Jarak Kepyar Di Kabupaten Lombok Timur. (Yuni Harfikawati, Abstrak)
  11. Efektivitas Program Hutan Kemasyarakatan Di Pulau Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat (Studi Kasus Pada Kawasan Hutan Lindung Sesaot Kabupaten Lombok Barat Dan Kawasan Hutan Lindung Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah) (Samsyiah Samad, Abstrak)
  12. Analisis Keuntungan Produk Pangan Olahan Jagung Di Kabupaten Lombok Barat. (Silvy Suarniati, Abstrak)
  13. Pengaruh Macam Stek Batang Terhadap Pertumbuhan Bibit Dua Genotipe Jarak Pagar (Jatropha Curcas L) Nusa Tenggara Barat. (Raden Roro Narwastu Dwirita, Abstrak)
  14. Adaptasi Petani Tanaman Pangan Terhadap Perubahan Iklim Di Kabupaten Lombok Tengah. (Lalu Hamdan Fadli, Abstrak)
  15. Pengaruh Kompos Terhadap Pengurangan Penggunaan Pupuk An-Organik Pada Sawi Putih (Brassica Pekinensis ) Di Lahan Kering. (B. Nitisari, Abstrak)
Periode Mei 2012
  1. Pengaruh Karakteristik Sosial Ekonomi Petani Terhadap Tingkat Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu Padi Lahan Kering Di Kabupaten Lombok Tengah (M. Jaswadi Putra, Abstrak)
  2. Prospek Pengembagan Agroindustri Dodol Dan Manisan Pala Di Kabupaten Lombok Tengah. (Yulia Ratnaningsih, Abstrak)
Periode Pebruari 2012
  1. UJI DOSIS BIOCHAR DAN PUPUK NITROGEN TERHADAP EFISIENSI PENGGUNAAN AIR DAN PERBAIKAN SIFAT FISIK TANAH SERTA PERTUMBUHAN JAGUNG PADA TANAH PASIRAN LOMBOK UTARA (Mulyadi Hati Multazam, Abstrak)
  2. KAJIAN BIOCHAR TEMPURUNG KELAPA DALAM MENINGKATKAN HASIL DAN EFISIENSI PENGGUNAAN PUPUK NITROGEN PADA TANAMAN JAGUNG (ZEA MAYS L.) SERTA PERBAIKAN SIFAT TANAH BERPASIR KABUPATEN LOMBOK UTARA (Baiq Imran Surianingsun, Abstrak)
  3. PERKEMBANGAN PENGGUNAAN LAHAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (Nurrahmaniah, Abstrak)
  4. ETNOBOTANI TUMBUHAN OBAT TRADISIONAL LO’I PRAJA MASYARAKAT DAERAH KABUPATEN BIMA (Syaraswati, Abstrak)
Periode Nopember  2011
  1. PENGARUH JENIS PUPUK ORGANIK TERHADAP DAYA HASIL DAN BRANGKASAN SEGAR BEBERAPA POPULASI JAGUNG (Novianti Haryany, Abstrak)
  2. RESPON TANAMAN KEDELAI TERHADAP PENAMBAHAN PUPUK ORGANIK DAN INOKULASI MIKORIZA DI TANAH PASIRAN (ENTISOL) (Sukmawati, Abstrak)
  3. MODEL PEMBANGUNAN PERTANIAN LAHAN KERING BERBASIS KOMODITI PISANG DI WILAYAH SELATAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR (Saprudin, Abstrak)
  4. PENGARUH PEMBERIAN JENIS DAN DOSIS KOMPOS HASIL FERMANTASI TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN KEDELAI DI TANAH ENTISOL (Emiliyati, Abstrak)


2010/2011
Periode Mei dan Agustus 2011
  1. ANALISIS SISTEM KETERSEDIAAN DAN CADANGAN PANGAN MASYARAKAT PERDESAAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH (Lalu Mujahidin, Abstrak)
  2. ZONA PEMANFAATAN TRADISIONAL DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL  STUDI KASUS TAMAN NASIONAL GUNUNG RINJANI (Agus Subarnas, Abstrak)
  3. RESPON BEBERAPA JENIS TANAMAN SEMUSIM TERHADAP DOSIS PUPUK N PADA SISTEM TUMPANGSARI DAN MONOKULTUR DI LAHAN KERING LOMBOK UTARA (Muhammad Zairin, Abstrak)
  4. PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN HUBUNGANNYA DENGAN PERUBAHAN PERILAKU PETANI PENGEMBANGAN AGRIBISNIS JAGUNG LAHAN KERING DI KECAMATAN PRINGGABAYA KABUPATEN LOMBOK TIMUR NUSA TENGGARA BARAT (Mutawalli, Abstrak)
Periode Pebruari 2011
  1. ANALISIS KEPUTUSAN USAHATANI KAKAO DI KABUPATEN LOMBOK UTARA (Ni Nyoman Satya Widari, Abstrak)
  2. OPTIMALISASI SUMBERDAYA PERTANIAN MELALUIINTEGRASI TANAMAN DAN TERNAK DI WILAYAH KERING KECAMATAN BAYAN KABUPATEN LOMBOK UTARA (Nuzuly Ilmia Cerminand, Abstrak)
  3. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA PEREMPUAN DI PERKEBUNAN KAKAO RAKYAT KABUPATEN LOMBOK UTARA (Widya Astuti, Abstrak)
  4. PENENTUAN KOMODITAS UNGGULAN SEKTOR PERKEBUNANAN DI KABUPATEN SUMBAWA BARAT (Marlin Hardi, Abstrak)
Periode Nopember 2010 
  1. Uji Efektivitas Jamur Trichoderma harzianum Sebagai Biodekomposer Pada Beberapa Media dan Pengaruh Kompos Dalam Menekan Penyakit Rebah Kecambah (Nani Arianti; Abstrak)
2009/2010
  1. Efektivitas jamur saprofit dan fungi mikoriza arbuskular dalam menekan serangan jamur S. rolfsii dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan kedelai (Muhtajali; Abstrak)
  2. Efektivitas jamur endofit T. koningii dan saprofit T. harzianum dalam meningkatkan ketahanan terinduksi tanaman kedelai terhadap serangan jamur Fusarium sp. serta peranannya dalam memacu pertumbuhan kedelai (Glycine max (L.) MERILL) (Leman; Abstrak)
  3. Efektivitas penggunaan bahan pembenah tanah terhadap pertumbuhan, produksi dan serapan nitrogen pada sistem tumpangsari tanaman jagung dan cabe di lahan kering (Suyanto; Abstrak)
  4. Evaluasi pelaksanaan kebijakan pupuk bersubsidi di Kabupaten Lombok Timur (Ahmad Rifai; Abstrak)
  5. Identifikasi dan inventarisasi lahan kritis di Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat (Beri Hamdan; Abstrak)
  6. Kajian ketahanan pangan dan status gizi rumah tangga petani di daerah lahan kering Kabupaten Lombok Tengah (Arlita Chaeroni; Abstrak)
  7. Optimalisasi pola usahatani terpadu pada lahan kering di Kabupaten Lombok Barat (Damayanti Widyaningrum; Abstrak)
  8. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan: Studi kasus model rehabilitasi areal eks hak pengusahaan hutan (HPH) di Kawasan Hutan Monggal Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Barat (Madani Mukarom; Abstrak)
  9. Pengaruh perilaku petani terhadap produktivitas lahan usahatani pasca SLPHT padi di Kabupaten Lombok Timur (Zainullah; Abstrak)
  10. Pemanfaatan dana ekonomi produktif untuk pengembangan usaha rumput laut di Kabupaten Lombok Tengah (Nurmawan; Abstrak)
  11. Peran pendampingan dalam pemberdayaan kelompok mandiri di daerah lahan kering dan faktor-faktor yang mempengaruhinya (Zainal Arifin; Abstrak)
  12. Studi ketahanan pangan rumah tangga di Kabupaten Lombok Barat (Iis Isnaeni; Abstrak)
  13. Studi Rantai Pemasaran Madu Alam (Basuki Winantu; Abstrak)
2008/2009 :
  1. Analisis faktor-faktor keberhasilan industri tahu tempe di Kota Mataram (I Nyoman Sinarta; Abstrak)
  2. Analisis kebijakan subsidi terhadap saya saing komoditi rumput laut di Kabupaten Lombok Tengah (Mistar; Abstrak)
  3. Analisis kelayakan usaha tambak pada lahan mangrove di Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur (Lalu Dhea Burhanuddin; Abstrak)
  4. Analisis penentuan waktu jual gabah petani di Kabupaten Lombok Barat (Rhasydiana; Abstrak)
  5. Asosiasi fungsi mikoriza arbuskular dengan bawang merah pada berbagai konsentrasi penambahan Pb (Lalu Saladin Jufri; Abstrak)
  6. Dampak krisis ekonomi terhadap daya saing tembakau Virginia Lombok (Latif Yanti Wasitatun; Abstrak)
  7. Keberadaan spesies lalat buah Bactrocera sp. pada lahan kering di Kabupaten Lombok Barat (Hendro Yulistiono; Abstrak)
  8. Kemampuan jamur saprofit antagonis Trichoderma spp. dalam mengendalikan penyakit layu Fusarium oxysporum F. sp Cubense pada bibit pisang kultivar lokal (Achmad Budillah; Abstrak)
  9. Partisipasi wanita dalam program Participatory Integrated Development in Raifed Areas di Kabupaten Sumbawa (Ikhlas Suhada; Abstrak)
  10. Pemanfaatan jarak landi sebagai pengendali keong emas pada tanaman padi (Dedy Damhudy M. Khatim; Abstrak)
  11. Pengelolaan sumberdaya lahan kering aktivitas bakteri pelarut fosfat Azotobacter sp. dan peranan bahan organik pada tanah tercemar Pb. (Siti Alawiyah; Abstrak)
  12. Peranan jamur saprofit dan endofit potensial antagonis dalam meningkatkan ketahanan induksi bibit pisang terhadap penyakit layu Fusarium (Usman Fauzi; Abstrak)
  13. Respon beberapa varietas kedelai terhadap cekaman kekeringan pada berbagai fase pertumbuhan (Ulayati Ali; Abstrak)
  14. Respon tanaman bawang merah terhadap pemberian pupuk kompos pada tanah yang dikontaminasi (Nur Ilmiati; Abstrak)
  15. Strategi pemasaran tanaman hias eksklusif di Kota Mataram (Mohamad Fadil, Abstrak).
  16. Studi pemberdayaan kelompok tani peternak sapi melalui bantuan pinjaman langsung masyarakat di Kabupaten Lombok Barat (I Nengah Terima; Abstrak)
  17. Studi tentang kinerja Perum Bulog dalam menjamin stabilitas harga beras di Kabupaten Lombok Barat (Lalu Suparman; Abstrak)
2007/2008 :
  1. Analisis finansial pengelolaan sabut kelapa di Kabupaten Lombok Timur (Muhrim; Abstrak)
  2. Evaluasi daya hasil beberapa genotipe jagung bersari bebas di lahan kering di Pulau Lombok (Awaludin Hipi; Abstrak)
  3. Evaluasi pelaksanaan program beras miskin (raskin) di Kabupaten Sumbawa Barat (Fatmawati; Abstrak)
  4. Pengaruh pengolahan tanah dan penggunaan polysmer penyimpan air (PPA) terhadap pertumbuhan dan produksi tanaman jagung di lahan kering Kabupaten Sumbawa Barat (H. Syahabuddin; Abstrak)
  5. Prospek pengembangan komoditi jambu mete di Kabupaten Sumbawa Barat (Rusdi; Abstrak)
  6. Strategi peningkatan produkstivitas lahan dan pendapatan petani dalam usahatani lahan kering terpadu (LKT) di Kabupaten Sumbawa Barat (Muhammad Saleh; Abstrak)
  7. Uji efektivitas beberapa tumbuhan lokal Pulau Lombok sebagai bahan fungisida nabati untuk pengendalian jamur tular tanah (Juniawan; Abstrak)
  8. Uji teknik aplikasi jamur endofit dan saprofit Trichoderma spp. untuk meningkatkan ketahanan induksi tanaman vanili terhadap busuk batang Fusarium (I Gusti Bagus Sumbawanto; Abstrak)
2006/2007 :
  1. Evaluasi peran para pihak dalam pengelolaan model DAS mikro sape di DAS Dodokan Kabupaten Lombok Tengah (Suratman; Abstrak)
  2. Faktor-faktor yang mempengaruhi produksi pada usahatani jagung lahan kering di Kabupaten Sumbawa (Ni Wayan Rusmawati; Abstrak)

Abstrak Tesis MIH_lawas

Abstrak tesis magister disajikan menurut tahun wisuda :

2011/20122010/20112009/20102008/20092007/20082006/20072005/2006

2011/2012
Periode Nopember 2011 
  1. PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRASI DALAM PEMILUKADA DAN PENGARUHNYA TERHADAP HASIL PEMILIHAN (KAJIAN TENTANG POLITIK UANG DALAM PEMILUKADA KABUPATEN BIMA TAHUN 2010) (Sukirman, Abstrak)
  2. KEWENANGAN PENUNTUTAN OLEH KEJAKSAAN DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL (Rahmad  Isnaini, Abstrak)
  3. PERJANJIAN BAKU DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN BANK DAN NON BANK (STUDI PADA PT BANK BTN DAN PT FIF CABANG MATARAM) (Ahmad Bardi, Abstrak)
  4. PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA BIMA (M. Syirajuddin, Abstrak)
  5. WEWENANG POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN BIMA (H. Sumarsono, Abstrak)
  6. EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI DI SEKRETARIAT PEMERINTAH DAERAH NUSA TENGGARA) (I Gusti Ayu Agung Andriani, Abstrak)
  7. UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN DALAM PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (PKDRT) (STUDI DI WILAYAH KOTA BIMA) (Suaidin Naim, Abstrak)
  8. PERAN DPRD DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI KOTA BIMA (Ahsanurrahman, Abstrak)
  9. INDEPEDENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG DI KABUPATEN SUMBAWA (Muh. Akhyar, Abstrak)
  10. IMPLEMENTASI PENERTIBAN TANAH TERLANTAR BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2010 (STUDI DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR) (Said Asa, Abstrak)
  11. PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENINGKATAN KINERJA SATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI KOTA BIMA (Suhardi, Abstrak)
  12. KEDUDUKAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN PADA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT (M. Shaleh Basyarah, Abstrak)
  13. PENYELENGGARAAN PARKIR DALAM MELINDUNGI PARA PIHAK BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2003 DI KOTA BIMA (Surip, Abstrak)
  14. PELAKSANAAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN  NDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (Aman Ma’arij, Abstrak)
  15. PELAKSANAAN TUGAS DAN KEWENANGAN PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH (PEMBANTU PPN) DALAM PELAKSANAAN PERNIKAHAN (STUDI DI KUA KECAMATAN NARMADA, LOMBOK BARAT) (Kusuma Satria Hidayat, Abstrak)
  16. PELAKSANAAN AQAD DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG POLIS ASURANSI TAKAFUL PADA PT. TAKAFUL CABANG MATARAM (Syaifullah, Abstrak)
  17. SISTEM PENGAWASAN BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG DI KOTA MATARAM (MENURUT PERATURAN WALIKOTA MATARAM NOMOR 26 TAHUN 2006 TENTANG ARAH PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA MATARAM) (Ilmiawan Hasan, Abstrak)
  18. KEDUDUKAN DAN FUNGSI TANAH PECATU DESA DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH  PERSPEKTIF HUKUM PERTANAHAN NASIONAL (Masri Maulana, Abstrak)
  19. PENERAPAN PRINSIP EFISIENSI DALAM PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2007 DI KABUPATEN BIMA (Munir, Abstrak)
  20. TANGGUNGJAWAB HUKUM KPU KABUPATEN/KOTA TERHADAP DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PELAKSANAAN PEMILU (STUDI DI KABUPATEN BIMA) (Aidin, Abstrak)
  21. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET (SUATU STUDI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2000 DI KABUPATEN BIMA) (M. Firdaus, Abstrak)
  22. PENYELESAIAN KREDIT MACET MELALUI SARANA MEDIASI PERBANKAN (Jufrin, Abstrak)
Periode Pebruari 2012 
  1. OTENTISITAS AKTA YANG DIBUAT OLEH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) (Yudha Prawira Dilaga, Abstrak)
  2. FUNGSI HUKUM POLISI REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI BAGIAN DARI CATUR PILAR PENEGAKAN HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 (Ida Bagus Dedy Januartha, Abstrak)
  3. PENEGAKAN HUKUM PERDA NO. 14 TAHUN 2009 TENTANG RETREBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DI KABUPATEN LOMBOK BARAT (Dewa Kom Gara, Abstrak)
  4. IMPLIKASI KONFIGURSI POLITIK DAERAH DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI KOTA MATARAM (Ida Wayan Putra Ekantara, Abstrak)
  5. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG IZIN LOKASI (IZIN PERUNTUKAN TANAH) DITINJAU DARI PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH (STUDI DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH) (Zamroni Aziz, Abstrak)
  6. PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT (Andi Laweng, Abstrak)
  7. KEDUDUKAN KEJAKSAAN DAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM SYSTEM KETATANEGARAAN INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (Arjullah, Abstrak)
  8. FUNGSI LURAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KOTA MATARAM (Komang Oka Tri Cahyadi Putra, Abstrak)
  9. PENGARUH UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974  TERHADAP LARANGAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DAN KETENTUAN ADAT MERARI’ DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH (Aziz Muslim, Abstrak)
  10. IMPLIKASI BERLAKUNYA PP NOMOR 11 TAHUN 2010 TERHADAP PERKEMBANGAN INVESTASI BIDANG PARIWISATA DI NUSA TENGGARA BARAT (Musleh, Abstrak

2010/2011
Periode Mei dan Agustus 2011 

  1. PERAN SERTA MASYARAKAT DARI PERSPEKTIF YURIDIS DAN PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Ismail MZ, Abstrak)
  2. PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH DENGAN SWASTA BERDASARKAN BUILD OPERATE AND TRANSFER (Vici Nirmana Bhiswaya, Abstrak)
  3. MPLEMENTASI PEMBENTUKAN DESA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2005 TENTANG DESA DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR (Edy Ilham, Abstrak)
  4. KEDUDUKAN KOMISI YUDISIAL DALAM SISTEM  KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA (Basri Mulyani, Abstrak)
  5. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PEMBERLAKUAN KONTRAK BAKU DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN (I Putu Pasek Bagiartha W, Abstrak)
  6. KEWENANGAN GUBERNUR DALAM PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PILIHAN (Darsiah, Abstrak)
  7. HUBUNGAN FUNGSIONAL PRESIDEN DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG SETELAH PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 (Murdani, Abstrak)
  8. PENGANGKATAN PEGAWAI TIDAK TETAP BERDASARKAN KOMPETENSI DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR (M. Zaidar Rohman, Abstrak)
  9. PERBANDINGAN PEMBERHENTIAN PRESIDEN RI MENURUT UUD NEGARA RI TAHUN 1945 DENGAN AMERIKA SERIKAT MENURUT KONTITUSI (Habibi, Abstrak)
  10. PELAKSANAAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUSKAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DI KABUPATEN SUMBAWA (Suhaili, Abstrak)

Periode Nopember 2010
  1. Analisa Hukum Terhadap Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Studi Kasus PAD KJKS Paleba Kabupaten Sumbawa Basart PSDU NTB (Nurdin, Abstrak)
  2. Eksistensi Tanah Adat Druwe dan Perlindungannya dalam Pespektif Sistem Hukum Pertanahan Nasional (I Wayan Suwanda; Abstrak)
  3. Hubungan Fungsional Antara Polisi Pamong Praja dan Polisi Republik Indonesia dalam Penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Sumbawa Barat (Zainul Arifin; Abstrak)
  4. Implementasi Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan (Susanti, Abstrak)
  5. Implikasi Pemekaran Wilayah Terhadap Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (I Gusti Bagus Krisnu Darma D., Abstrak)
  6. Implikasi Penerapan Perda Nomor 3 tahun 2001 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor (Wirajaya Kusuma; Abstrak)
  7. Implikasi Yuridis Restrukturisasi Organisasi Perangkat daerah Dalam Pemberian Pelayanan Perijinan (Muh. Sanusi, Abstrak)
  8. Kabupaten Lombok Barat dalam Penertiban Penambangan Emas Tanpa Ijin dari Perspektif UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lalu Eka Arya Mardiwinata, Abstrak)
  9. Kebijakan Ijin Investasi Pertambangan Perundang-undangan di Indonesia (Andi Ichsan Eka Priana Sukma; Abstrak)
  10. Kedudukan DPD Sebagai Lembaga Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Berdasarkan UUD 1945 (Hendri Salahuddin; Abstrak)
  11. Kewenangan Gubernur dalam Prinsip Dekonsentrasi dan Pengaturan Sanksi Terhadap Pemerintah Daerah dari Perspektif PP Nomor 19 tahun 2010 (I Gede Putu Aryadi; Abstrak)
  12. Kewenangan Hakim dalam Memberikan Disenting Opinion pada Suatu Putusan Pengadilan (Eti Koerniati; Abstrak)
  13. Kewenangan Kepala Daerah Membuat Peraturan Kepala Daerah dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah (Hasanuddin; Abstrak)
  14. Kewenangan Kepolisian Dengan Pemerintah Daerah Dalam Kemitraan Penyelenggaraan Konflik Horizontal di Desa Ketara Kabupaten Loteng (Bambang Hariyadi; Abstrak)
  15. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Mengelola Pertambangan Rakyat Menurut UU Nomo4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Minerba (Muhamad Sazdi Wahyudi; Abstrak)
  16. Kewenangan Pengundangan dan Pembatalan Peraturan Desa (Edzoel Verdi; Abstrak)
  17. Pelaksanaan Pengawasan Oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dalam Perlindungan hukum Terhadap Perkerja Anak di Kabupaten Lombok Timur (Salwah Sakinah; Abstrak)
  18. Pelksanaan Perlindungan Hak-hak Anak pada Panti Asuhan dari Perspektif UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Leni Oktavia; Abstrak)
  19. Penegakan Hukum Lingkungan Adminsitrasi Provinsi Jawa Tengah (Maria Anna Samiyati; Abstrak)
  20. Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit pada PT Bank BRI Unit Keruak (L.L. Suhardi; Abstrak)
  21. Penerapan Sanksi Kumulatif Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Melaksanakan Tindak Pidana Korupsi (Lewis Grindulu; Abstrak)
  22. Pengaturan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah dari Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 (Studi di Provinsi NTB)(Maemunah; Abstrak)
  23. Perijinan Bidang Pertambangan Di Kawasan Hutan Dilihat Dari UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lalu Syukur; Abstrak)
  24. Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Perbankan (Aesthetica Fiorini Mantika; Abstrak)
  25. Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi di Kabupaten Lombok Timur (Johan; Abstrak)
  26. Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan Pelaksanaan Penempatan Perundangan TKI di Luar Negeri (Hamzah; Abstrak)
  27. Tinjauan Yuridis Struktur Organisasi Inspektorat: Motivasi Dari Perspektif Perpu Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (M. Yusrin; Abstrak)
  28. Tinjauan Yuridis Tentang Kebijakan Layanan Terpadu Satu Pintu Dalam Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Dwi Andang Mei Admojo; Abstrak)
Periode Pebruari 2011

2009/2010 :

  1. Aspek hukum pembinaan wanita tuna susila (WTS): Suatu studi mengenai kebijakan pemerintah Kota Mataram dalam melindungi WTS di Kota Mataram (Nuraini Asmarawati; Abstrak)
  2. Aspek hukum perjanjian kredit sindikasi dalam sistem perbankkan di Indonesia (I Gusti Ayu Aditi; Abstrak)
  3. Dwangsom (Uang Paksa) Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (Ady Supryadi; Abstrak)
  4. Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Sebagai Dasar Putusan Hakim Di Pengadilan Agama (Nurhamsi Kurniawan; Abstrak)
  5. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pengawasan Anggaran Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Jiswati; Abstrak)
  6. Fungsi Hukum Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Di Kota Mataram (Fitriani Amalia; Abstrak)
  7. Fungsi Komisi DPRD Provinsi dalam pembentukan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat (M. Saleh Hambali; Abstrak)
  8. Hubungan hukum para pihak dalam perjanjian Asuransi Takaful (Fadli; Abstrak)
  9. Hubungan fungsional DPRD dengan Bupati menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 (Khairuddin K.; Abstrak)
  10. Implementasi Calon Perseorangan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Lombok Barat (Lalu Ranggalawe; Abstrak)
  11. Implementasi fungsi legislasi Badan Permusyawarahan Desa (BPD) dalam pembentukan peraturan desa: Studi di Kabupaten Lombok Barat (Lalu Suherman; Abstrak)
  12. Implementasi peraturan daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 2 Tahun 2000 tentang retribusi izin mendirikan bangunan (Lalu Halikul Bahri; Abstrak)
  13. Implementasi PERDA No. 3 Tahun 2007 tentang desa dalam pengelolaan administrasi pemerintahan desa di Kabupaten Lombok Timur (Purnama Hady; Abstrak)
  14. Implikasi Yuridis Penunjukan Langsung Dalam Pengadaan Jasa Konstruksi Berdasarkan PP Nomor 29 Tahun 2000 Di Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Kusbandono; Abstrak)
  15. Kajian Hukum Pemanfaatan Lahan Dalam Rangka Investasi Di Bidang Pariwisata (Studi Di Kabupaten Lombok Barat) (Gabriel Gahing Tokan; Abstrak)
  16. Kajian yuridis terhadap pola pembinaan pengusaha kecil di Kota Mataram (T. Fank Sinantra; Abstrak)
  17. Kedudukan, Fungsi Dan Tugas Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyeleggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Zulkarnain; Abstrak)
  18. Kedudukan dan fungsi Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia (Anies Prima Dewi; Abstrak)
  19. Kedudukan dan peran Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia (Sendawan; Abstrak)
  20. Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pemanggilan Terhadap Aparatur Daerah (Sudirman; Abstrak)
  21. Kewenangan Walikota Mataram dalam mengangkat pejabat struktural Eselon 2 di Kota Mataram (I Made Agus Dwipayana Jaya Wisnawa; Abstrak)
  22. Kewenangan Mahkamah Agung dalam menguji peraturan daerah di Indonesia (Syahrul; Abstrak)
  23. Kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Dompu dalam menangani kerusakan hutan (Selamat Riyadi; Abstrak)
  24. Kewenangan Pengawasan Oleh Mahkamah Agung Dan Komisi Yudisial Terhadap Hakim (Tatang Ekatmoko; Abstrak)
  25. Mekanisme pemilihan kepala desa secara langsung menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 (Lalu Wasil; Abstrak)
  26. Model pengaturan pengelolaan dana asuransi syariah menurut hukum positif di Indonesia (Trisulo; Abstrak)
  27. Partisipasi Masyarakat Berdasarkan Pp No. 8 Tahun 2008 Dalam Musrembang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Di Provinsi NTB (Saharudin; Abstrak)
  28. Pelaksanaan Corporate Social Responsibility pada PT. TELKOMSEL GRAPARI Mataram (Eko Wahyudi; Abstrak)
  29. Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat (A Salam; Abstrak)
  30. Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD atas kebijakan pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat di bidang retribusi daerah (Roy Himawan Saputra; Abstrak)
  31. Pelaksanaan kewenangan kepala daerah sebagai pembina kepegawaian di Lombok Tengah (Suhadi Kana; Abstrak)
  32. Pelaksanaan perkawinan dalam Hukum Adat Bali tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perspektif pluralisme hukum di Kota Mataram (I Gede Sumarda Cakra; Abstrak)
  33. Pelaksanaan tertib administrasi kependudukan menurut UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Aryzona Fahmi Sidik; Abstrak)
  34. Pelaksanaan wewenang DPRD dalam pembentukan Peraturan Daerah (Studi di Provinsi NTB) (Desak Putu Yuliastini; Abstrak)
  35. Penataan Kawasan Permukiman Berdasarkan Uu No.4 Tahun 1992 Tentang Perumahan Dan Permukiman (Studi Kasus Di Kota Mataram) (Rinda Philona; Abstrak)
  36. Penataan kinerja organisasi perangkat daerah: Suatu studi implementasi Peraturan Pemerintah No 41 tahun 2007 di Kabupaten Sumbawa Barat (M. Hasby Am; Abstrak)
  37. Penegakan hukum lingkungan terhadap kerusakan kawasan hutan TNGR Provinsi NTB (Irson Widiyantoro; Abstrak)
  38. Penempatan dan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja wanita yang bekerja ke Luar Negeri (Ahmad Yani; Abstrak)
  39. Penerapan prinsip Qardhul Hasan dalam pembiayaan usaha pada Perbankan Syariah (Sugiyarno; Abstrak)
  40. Penerapan prinsip syariah dalam pembiayaan murabahah di Perbankan Syariah (Abdullah; Abstrak)
  41. Pengadilan Anak Ditinjau Dari Aspek Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) (Dwi Budi Setiari; Abstrak)
  42. Pengadilan hubungan industrial dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2004 (Lalu Basirun; Abstrak)
  43. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat (Siti Hadijah; Abstrak)
  44. Pengaturan hukum pengelolaan badan usaha milik desa melalui peraturan daerah di Kabupaten Lombok Barat (Lalu Surapati; Abstrak)
  45. Penjabaran Konsep Negara Hukum Dalam Hubungannya Dengan Kedaulatan Rakyat Menurut Undang-Undang Dasar 1945 (Suatu Telaah Setelah Perubahan Ke Empat) (Mukaram; Abstrak)
  46. Penyelesaian ganti kerugian daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Sumbawa Barat (A. Azis; Abstrak)
  47. Penyelesaian sengketa tanah pecatu: Studi di Kecamatan Jonggat (Lalu Wiraningsun; Abstrak)
  48. Peran Polri sebagai lembaga pemerintah terhadap pengembangan Polmas dalam mengatasi tindak kriminal di Loteng (Ruslan; Abstrak)
  49. Peranan bagian hukum dalam pelaksanaan program legislasi daerah di Kabupaten Lombok Timur (Supandi; Abtsrak)
  50. Perlindungan hukum atas hak-hak anak berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Muhammad Wildan; Abstrak)
  51. Polmas dalam perspektif UU Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 (Herry Sitompul; Abstrak)
  52. Perbandingan prinsip-prinsip ham dalam piagam madinah dengan prinsip-prinsip ham dalam UUD 1945 (Ahmad Nur Alam; Abstrak)
  53. Perwakafan tanah setelah berlakunya UU Nomor 41 Tahun 2004 di Kabupaten Sumbawa Barat (Amrullah Ali; Abstrak)
  54. Tinjauan hukum akad pembiayaan mudharabah di Perbankkan Syariah: Studi Bank Muamalat Cabang Mataram (Usman Munir; Abstrak)
  55. Wewenang wakil Bupati dalam melaksanakan fungsi pemerintahan daerah (Sunandar Ps; Abstrak)
2008/2009 :
  1. Dinamika sistem perwakilan di Indonesia setelah amandemen UUD 1945 (Abubakar, Abstrak).
  2. Efektivitas pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang pegawai negeri sipil (Studi di Kabupaten Lombok Tengah)(Lalu Syamsul Hadi; Abstrak)
  3. Fungsi hukum dalam pelayanan public (H. Sulaiman Hamid; Abstrak).
  4. Good corporate governance dalam pencegahan penyalahgunaan kredit perbankan (Bastian Silalahi, Abstrak).
  5. Hubungan Lembaga Negara pelaksana kekurangan hakim (Baiq Sri Hartati, Abstrak)
  6. Implementasi UU No. 10 Tahun 2004 terhadap pembentukan daerah tentang pajak-pajak daerah (Mansur, Abstrak).
  7. Implikasi penerapan PP No. 41 Tahun 2007 terhadap penataan organisasi perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Lalu Wijaman; Abstrak).
  8. Keabsahan hukum transaksi elektronik berdasarkan hukum perjanjian Indonesia (Ni Luh Kadek Dwi Susanthi Dewi, Abstrak).
  9. Kebebasan berkontrak dalam akad pembiayaan di perbankan Syari’ah (Nasri, Abstrak).
  10. Kebijakan pemerintahan daerah dalam perlindungan hutan (Muhamad Haekal, Abstrak).
  11. Kedudukan dan peran Badan Wakaf Indonesia menurut UU No. 41 tahun 2004 tentang pengembangan perwakafan di Lombok Timar (Subari, Abstrak).
  12. Kedudukan dan fungsi kejaksaan dalam system ketatanegaraan (Maryadi Idaham Khalid; Abstrak).
  13. Kewenangan jaksa pengacara negara dalam sengketa tata usa negara (Moch. Takdir Suhar, Abstrak).
  14. Kewenangan Pemda dalam pengelolaan hutan (Putra Taufan, Abstrak).
  15. Kewenangan perijinan penggunaan tenaga kerja ajing berdasarkan UU No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal (Abdul Hadi M., Abstrak).
  16. Kewenangan pemerintah daerah otonom dalam bidang pendidikan berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 (Nuruddin; Abstrak).
  17. Konflik kewenangan dalam penyidikan tindak pidana bidang kehutanan di Provinsi NTB (Arifin, Abstrak).
  18. Mekanisme check and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca perubahan UUD 1945 (Zaini Bidaya, Abstrak).
  19. Pelaksanaan fungsi pengawasan ketenagakerjaan terhadap tenaga kerja warga asing pendatang di Kabupaten Lombok Barat (Lalu Darma; Abstrak)
  20. Pelaksanaan kerjasama antara pemerintahan Kota Mataram dengan PT Pasifik Cilinaya Fantacy dalam mengelola APHM Cilinaya (Mataram Mall)(Bq. Ratna Mulhimmah; Abstrak)
  21. Pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum (Studi pada PLTU Kabupaten Lombok Barat)(Dedi Saputra; Abstrak).
  22. Pelaksanaan perizinan kelautan dan perikanan di Kabupaten Lombok Barat (Abdul Wahab, Abstrak).
  23. Pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan UU No. 10 Tahun 2004 (Studi di Kota Bima)(Bima Fahurrahman; Abstrak).
  24. Penerapan pranata lokal dalam pemerintahan daerah (Syamsuddin Jamal, Abstrak).
  25. Pengaruh pranata lokal dalam pembentukan peraturan desa di Kecamatan Bayan (Ahmad Taubi, Abstrak).
  26. Perlindungan hukum nasabah dalam perjanjian kredit bank (Mintasrihardi; Abstrak).
  27. Perlindungan hukum perusahaan pegadaian syariah di Indonesia (Dian Indah Lestari, Abstrak).
  28. Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas perspektif UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (I Gede Sukarmo, Abstrak).
  29. Perlindungan hukum terhadap penjaminan simpanan nasabah menurut sistem perbankan di Indonesia (Aries Dwi Ananto, Abstrak).
  30. Pertanggungjawaban dokter akibat kelalaian (Novita Lintyaningrum, Abstrak).
  31. Prinsip ganti rugi dalam UU No. 19 Tahun 2002 (Hadi Juliawan Hakim, Abstrak).
  32. Regulasi tarif impor dalam perdagangan internacional dan implikasinya terhadap industri di NTB (Yulias Erwin, Abstrak).
2007/2008 :
  1. Analisis pengelolaan zakat menurut UU No. 38 Tahun 1999 (Studi di Kota Bima)(Gufran; Abstrak)
  2. Bantuan keuangan bagian partai politik berdasarkan UU No. 31 Tahun 2002 (H.M. Bahrul Pahmi; Abstrak)
  3. Fungsi lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan anak pidana menurut UU No. 12 Tahun 1995 (Kusnan; Abstrak)
  4. Hubungan eksekutif dan legeslatif dari perspektif UU No. 32 Tahun 2004 dan implementasinya pada Pemda Provinsi NTB (Patompo; Abstrak)
  5. Kewenangan Pemda dalam pengadaan PNS (ditinjau dari UU No. 32 Tahun 2004)(Nofita Amir Husin; Abstrak)
  6. Pelaksanaan otonomi daerah ditinjau dari aspek pendapatan asli daerah (Ahmad; Abstrak)
  7. Pelaksanaan UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan dalam kerangka pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika dan psikoterapi di Lapas Kelas II Mataram (Ketut Akbar Herry Achjar; Abstrak)
  8. Penegakan hukum oleh KPPU terhadap pelaksanaan monopoli usaha dalam perspektif sistem hukum anti monopoli di Indonesia (Sutrisno; Abstrak)
  9. Penerapan nilai-nilai dalam penerapan pemerintahan di Kabupaten Lombok Timur (Junahri; Abstrak)
  10. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi ketenagakerjaan (Studi di NTB)(Rahmawati Kusuma; Abstrak)
  11. Perlindungan hokum hak kekayaan intelektual (HaKI) bagi industri kcil di Pulau Lombok (I Wayan Puspa; Abstrak)
  12. Tugas dan wewenang Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan-peraturan Daerah (Lalu Anjad; Abstrak)
2006/2007 :
  1. Alokasi dana desa menurut Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang desa dan aplikasinya di Kabupaten Bima (Kusnadi; Abstrak)
  2. Doktrin piercing the corporate veil dalam praktek perseroan terbatas di Indonesia (Muhammad Zarman Hadi; Abstrak)
  3. Fungsi dan kedudukan advokat dalam membela kepentingan klien di dalam membela kepentingan klien di dalam maupun di luar pengadilan setelah berlakunya Uuadvokat No. 18 Tahun (Maryati; Abstrak)
  4. Fungsi dan tugas BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Desa Senggigi Kecamatan Batulayar Lobar (Muhamad Amin; Abstrak)
  5. Fungsi hukum dan peran pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kerja Indonesia menurut UU No. 39 Tahun 2004 (Era Ermasari; Abstrak)
  6. Fungsi pemerintah sebagai regulator telekomunikasi Indonesia (Erna Widayati; Abstrak)
  7. Implementasi ketentuan tarif menurut PP No. 31 Tahun 2004 dalam pemberian SIM, STNK, dan BPKB (I Made Suartha Yasa; Abstrak)
  8. Implementasi Peraturan Daerah Kota Mataram No. 27 tahun 2001 tentang musyawarah pembangunan bermitra masyarakat (H. Mohan Roliskana; Abstrak)
  9. Implikasi kebijakan perubahan desa menjadi kelurahan terhadap tanah pecatu desa di Kabupaten Lombok Tengah (Lalu Abd. Wahid; Abstrak)
  10. Implikasi yuridis laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Gede Harimbawa; Abstrak)
  11. Implimentasi ketentuan upaya pembatasan kasasi putusan pengadilan Tata Usaha Negara (I Dewa Gede Puja; Abstrak)
  12. Kajian yuridis perbandingan proses penyelesaian sengketa melalui peradilan umum dengan Badan Nasional Indonesia (BANI)(Mas’ud; Abstrak)
  13. Kajian yuridis tentang prinsip national treatment dalam penanaman modal asing di Indonesia (Dwi Martini; Abstrak)
  14. Kepolisian berbasis masyarakat: Studi terhadap fungsi Polri dalam membangun masyarakat di Kabupaten Lombok Barat (Guruh Achmad Fadiyanto; Abstrak)
  15. Kewenangan Bupati dalam menentukan pejabat struktural (Studi di Kabupaten Lotim)(Siti Saufyah; Abstrak)
  16. Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mengawasi kinerja Bupati (Lalu Suardana; Abstrak)
  17. Kewenangan kantor pelayanan terpadu (KPT) dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan di Kota Mataram (Baiq Padmi Irantania; Abstrak)
  18. Kewenangan kejaksaan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia (Era Handayani; Abstrak)
  19. Kewenangan pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur menurut Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005 (Mulyadin; Abstrak)
  20. Kewenangan pemerintah daerah mengatur pemungutan, pengelolaan, dan pemanfaatan zakat ditinjau dari perspektif otonomi daerah (Yuanita Sri Sulartini; Abstrak)
  21. Kewenangan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di bidang kesehatan (Rusmawardi; Abstrak)
  22. Konflik kewarganegaraan dalam penyidikan tindak pidana korupsi (Dewa Putu Gede Artha; Abstrak)
  23. Pelaksanaan fungsi DPRD: Studi kasus di Kabupaten Sumbawa (Nurdin R.; Abstrak)
  24. Pelaksanaan UU No. 10 Tahun 2004 (Studi terhadap pembentukan perda di Kabupaten Bima)(Arief Rahman; Abstrak)
  25. Penerapan UU No. 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah: Studi di Kabupaten Lombok Barat (Lalu Muhamad Zainudin; Abstrak)
  26. Pengelolaan hutan oleh masyarakat hukum adat dalam prespektif hukum positif di Indonesia (M. Saleh; Abstrak)
  27. Penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa berdasarkan Perda No. 9 Tahun 2006 di Kabupaten Loteng (AD Basniwati; Abstrak)
  28. Peran dan fungsi rumah tahanan negara dalam pembinaan narapidana masa pidana pendek (Studi di Kabupaten Lombok Tengah NTB)(Pusniawal; Abstrak)
  29. Perlindungan hak cipta dan implikasinya terhadap pertumbuhan industri kain tenun tradisional khas Lombok (I Gusti Agung Wisudawan; Abstrak)
  30. Perlindungan hukum pihak ketiga dalam sengketa tata usaha negara (Asmuni; Abstrak)
  31. Perlindungan hukum terhadap pengguna jasa parkir di Kota Mataram (Ahmad Syuyuthy; Abstrak)
  32. Persertipikatan tanah bagi badan hukum (Ramli; Abstrak)
  33. Pertanggungjawaban kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa setelah berlakunya UU No. 22 Tahun 2004 (Lalu Gazi Ardy; Abstrak)
  34. Prinsip otonomi dalam penyelenggaraan pemerintah Provinsi NTB berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Kamaruddin; Abstrak)
  35. Prospek merger perusahaan daerah bank perkreditan rakyat lumbung kredit pedesaan dan implikasinya terhadap kinerja perusahaan (Usman; Abstrak)
  36. Sinkronisasi peraturan perundang-undangan di bidang apotik setelah berlakunya UU No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan dan implikasinya terhadap kebijakan pengawasan (Ni Gusti Ayu Nengah Suarningsih; Abstrak)
  37. Tinjauan yuridis pemberian fasilitas dari perspektif peraturan perundang-undangan penanaman modal di Indonesia kepada penanaman modal asing (Hafid; Abstrak)
  38. Tinjauan yuridis peraturan kebijaksanaan dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi NTB (Ida Ayu Ketut Supriatin; Abstrak)
2005/2006 :
  1. Aspek yuridis mengenai hubungan hukum antara BUMN dengan pengusaha kecil dalam program kemitraan dan bina lingkungan (Zohri Rahman; Abstrak)
  2. Aspek yuridis penguasaan tanah oleh WNA (Studi atas penguasaan tanah oleh WNA di Kabupaten Lombok Barat)(L. Mandra Prawiranegara; Abstrak)
  3. Efektivitas Keppres No. 14 Tahun 1993 tentang Taperum PNS di lingkunganSetda Provinsi NTB (Ika Fauzika Hamim; Abstrak)
  4. Fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa setelah berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 (Muktamar Ibrahim; Abstrak)
  5. Fungsi dan wewenang Presiden sebagai kepala pemerintahan RI menurut UUD 45 setelah dilakukan perubahan (Johannes Johny Koinja; Abstrak)
  6. Fungsi hukum investasi dalam pemanfaatan lahan (Roy Alvin Amrullah; Abstrak)
  7. Fungsi Jamsostek dalam mewujudkan ketenagaan kerja pada perusahaan bongkar muat di Pelabuhan Bima (Muhammad Yamin; Abstrak)
  8. Fungsi legislasi DPRD dalam penyelenggaraan OTDA (Studi di Kabupaten Lombok Timur)(Eko Suranto; Abstrak)
  9. Implementasi fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintah desa di Kabupaten Lombok Barat (Hamdani AR.; Abstrak)
  10. Implikasi yuridis pasal 55 UU No. 23 Tahun 1992 terhadap pengenaan hukuman disiplin bagi tenaga kesehatan (H. Mukhtar Abidin; Abstrak)
  11. Izin poligami berdasarkan PP No. 10 Tahun 1983 Jo PP No. 45 tahun 1990 bagi PNS (Studi kasus di Pengadilan Agama Mataram)(H. Sahpur; Abstrak)
  12. Kajian yuridis putusan arbitrase (Studi pelaksanaan putusan arbitrase di BANI Jakarta)(I Made Sukadana; Abstrak)
  13. Kebijakan pertanahan pada era OTDA setelah berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 tentang PEMDA (Slameto Dwi Martono; Abstrak)
  14. Kedudukan pegawai perantara dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial (Muh Ali Ifpan; Abstrak)
  15. Kekuasaan peradilan agama bidang fungsi pemerintahan dalam sistem peradilan di Indonesia (Suatu kajian mengenai aspek pengawasan segi hukum)(Sulaeman Abdullah; Abstrak)
  16. Kewenangan Gubernur NTB membentuk perangkat daerah dalam rangka pelaksanaan OTDA (Ratningdiah; Abstrak)
  17. Kewenangan pemberian izin penggunaan Naker Warga Asing Pendatang sebelum dan sesudah OTDAdi NTB (Lalu Jumaidi; Abstrak)
  18. Kewenangan Pemprov dalam pengadaan PNS Daerah dan implementasinya (Studi di Provinsi NTB dalam pengadaan PNS Daerah di lingkungan RSU Mataram)(Suardi; Abstrak)
  19. Pelaksanaan pengadaan tanah bagi kepentingan umum berdasarkan Keppres No. 55 tahun 1993 (Studi kasus pembangunan asrama haji Provinsi NTB di Kelurahan Karang Pule Ampenan)(Atin Meriati Isnaini; Abstrak)
  20. Pelaksanaan PP No. 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom (Abdul Manan; Abstrak)
  21. Pembagian wewenang dan hubungan antara provinsi dengan kabupaten dan kota salam penyelenggaraan OTDA (A. Haris Ridwan; Abstrak)
  22. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat (Moh. Arsyad; Abstrak)
  23. Penerapan azas-azas umum pemerintahan sebagai pedoman dalam penentuan kebijakan di Kabupaten Sumbawa (Ahmad Yamin; Abstrak)
  24. Penerapan azas-azas umum pemerintahan yang baik dalam putusan hakim PTUN Mataram (Muhammad; Abstrak)
  25. Penerapan hukum agraria terhadap penguasaan dan pemilikan yanah yang diterlantarkan di Kabupaten Lobar (Gusmin Tuarita; Abstrak)
  26. Penjabaran konsep hubungan industrial Pancasila melalui pembuatan perjanjian kerja bersama (PKB) dalam rangka mencegah keresahan buruh/pekerja (Sirojul Munir; Abstrak)
  27. Penyediaan dan pemberian atas tanah untuk keperluan pembangunan (Studi mengenai pengadaan tanah untuk perumahan karyawan Pemda di Desa Dasan Tapen Gerung Lombok Barat (Sri Susilowati; Abstrak)
  28. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara arbitrase berdasarkan UU No. 22 Tahun 1957 di NTB (Muhammad Agus Patria; Abstrak)
  29. Perizinan penanaman modal setelah berlakunya Otda di NTB (Suatu tinjauan yuridis normatif)(Syafruddin Aly; Abstrak)
  30. Perlindungan hukum bagi rakyat atas tindak administrasi negara akibat konversi tanah pertanian menjadi non-pertanian di Kota Mataram (Abdullah H. Arsyad; Abstrak)
  31. Perlindungan hukum bagi TKW (Studi mengenai pelaksanaan Perda No. 11 Tahun 2003 di Kabupaten Sumbawa)(Beauty Erowati; Abstrak)
  32. Perlindungan hukum perempuan dalam perspektif HAM (Studi mengenai bentuk-bentuk tindakan kekerasan terhadap perempuan di Lombok Barat)(L. Parsin; Abstrak)
  33. Pertanggungjawaban pengusaha dalam penanaman modal (Suatu studi mengenai penerapan prinsip pertanggungjawaban pengusaha dalam pengembangan penanaman modal usaha budidaya mutiara di Lobar)(Sri Suhari; Abstrak)
  34. Pola kerjasama antara perusahaan Ventura dengan perusahaan kecil dalam pengembangan usaha (Hj. Rina Suwasti; Abstrak)
  35. Studi tentang pelaksanaan OTDA di Kota Mataram (H. Muh. Ahmad A.; Abstrak)